LKPJ Dikritik Tajam Soal SDM, Infrastruktur dan Sampah, Bupati Pasuruan Menerima Saja

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Empat komisi di DPRD Kabupaten Pasuruan memberikan masukan, kritikan tajam atas kinerja Bupati Pasuruan dan Pemkab Pasuruan sepanjang tahun 2022. Sekalipun masa jabatan Bupati Pasuruan akan habis September mendatang, kritikan ini diharapkan memupuk semangat bupati dan jajarannya untuk menuntaskan.

Artinya, menuntaskan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan bahkan yang belum pernah mendapatkan sentuhan selama ini. Kritikan dan catatan ini diharapkan bisa membuat bupati dan Pemkab memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk menyelesaikan permasalahan.

Ini adalah tindak lanjut dari paparan yang disampaikan Bupati Pasuruan dalam rapat paripurna sebelumnya, yakni penyampaian LKPJ. Masing-masing komisi menyampaikan tanggapan atas LKPJ, baik itu berbentuk kritikan, catatan ataupun masukan dalam rapat paripurna, Senin (20/3/2023).

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan berharap, tanggapan LKPJ yang disampaikan masing - masing komisi ini bisa diterima dengan baik. “Harapannya, Bupati dan OPD bisa menerima masukan, kritikan, dan catatan yang kami sampaikan sebagai bentuk penyempurnaan pemerintahan ke depan,” kata Sudiono.

Juru Bicara Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto mengkritik sejumlah persoalan yang harus segera ditangani oleh Pemkab Pasuruan. Salah satunya, berkaitan dengan peningkatan SDM pegawai. Seperti di Satpol PP, perlu peningkatan SDM untuk memaksimalkan penegakan perda.

Kritikan juga disampaikan Juru Bicara Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Mahdi Harris. Ia menyebutkan sederet permasalahan infrastruktur yang tidak terselesaikan.

Mahdi menyampaikan banyak kasus penanganan sampah yang belum maksimal, dan RTLH yang perlu ditingkatkan artinya segera dimaksimalkan bantuan untuk masyarakat. “Banyak hal yang masih perlu dilakukan Pemkab Pasuruan. Ini menjadi pekerjaan rumah dan perlu dicarikan solusi ke depannya,” tambahnya.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf mengaku menerima semua masukan dari legislatif dan akan menjadi atensi dari pemerintah daerah. “Karena bagaimanapun, kritikan ataupun saran dari legislatif adalah masukan untuk melecut pelayanan. Kami akan tindaklanjuti,” kata Irsyad. ****