Berita Surabaya

Anggarkan Rp 480 Miliar untuk Program JKS, Wali Kota Surabaya Terima Penghargaan UHC Award

Wapres Ma'ruf Amin mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah. Dukungan pemda diperlukan untuk menyukseskan program prioritas nasional.

Foto Istimewa Humas Pemkot Surabaya
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan UHC Award dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada acara UHC Award di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023). 

SURYA.co.id, SURABAYA - Sebanyak 96,89 persen warga Surabaya telah masuk dalam sistem Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS). Atas capaian tersebut, PemkotSurabaya menerima penghargaan UHC Award dari BPJS Kesehatan.

Wakil Presiden (Wapres) Indonesia KH Ma'ruf Amin melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Berlangsung dalam acara UHC Award di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023) acara ini juga dihadiri beberapa pejabat kementerian lain.

Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Direksi BPJS Kesehatan bersama jajaran. Hadir pula beberapa kepala daerah lain penerima BPJS Award.

Wapres Ma'ruf Amin mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah (Pemda). Dukungan pemda diperlukan untuk menyukseskan program prioritas nasional.

Mulai mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. "Ini sebagai salah satu program strategis Nasional sejak 2014," kata Kiai Ma'ruf.

"Program JKN ini terbukti membawa banyak dampak positif, terutama dengan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat," katanya.

Secara nasional, kepesertaan program JKN mencapai lebih dari 248 juta jiwa atau 90,3 persen penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan. Sebanyak 60,39 persen di antaranya masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

Peserta dari PBI masuk kategori rentan dan miskin. "Sekitar 96,8 juta jiwa menjadi peserta PBI. Iurannya dibayarkan pemerintah. Kontribusi iuran dari pemerintah provinsi mulai tahun 2020," katanya.

Dengan demikian, hampir seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai. "Dalam RPJMN 2020-2024, sebanyak 98 persen dari total populasi (penduduk) ditargetkan menjadi anggota JKN," katanya.

Menko PMK Muhadjir Effendy juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 22 provinsi, 252 kabupaten dan 82 kota. Mereka telah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) per 1 Maret 2023.

"Kami berharap, capaian ini dapat diikuti oleh provinsi, kabupaten dan kota lain dalam waktu yang tidak lama," kata Muhadjir Effendy.

Di antara pemda yang mendapat penghargaan tersebut adalah Pemkot Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa masalah kesehatan menjadi salah satu prioritas pihaknya.

"Termasuk, agar warga tidak memikirkan lagi masalah pengobatan. Sebab, ini sekaligus mengurangi salah satu pengeluaran untuk masyarakat miskin," kata Cak Eri.

Setiap tahun, pemkot menganggarkan sekitar Rp480 miliar untuk mendukung UHC dari PBI.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved