FAKTA KPK Geledah Kantor DPRD DKI Jakarta: Sedang Kumpulkan Bukti, Ini Tanggapan Ketua DPRD

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya Tahun 2018-2019.

Ali mengatakan, KPK meningkatkan status perkara ini menjadi penyidikan setelah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup.

“KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan korupsi untuk pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur oleh Perumda SJ (Sarana Jaya),” ujar Ali, Jumat (15/7/2022) lalu.

Baca juga: Ditinggal Demo ke Jakarta, Kandang Ayam Milik Kades di Kabupaten Tulungagung Ini Terbakar

Kendati demikian, KPK belum mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Sejauh ini, KPK telah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan Notaris.

Pada 24 November 2022, KPK juga memeriksa salah satu tokoh masyarakat Cakung bernama Haji Hadiri.

Adapun perakara Pulo Gebang ini merupakan pengembangan dari kasus korpsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Perkara tersebut menjerat mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles ke jeruji besi.

3. Tanggapan Ketua DPRD

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi buka suara terhadap penggeledahan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK diketahui menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023).

"Sebagai Ketua DPRD (DKI), saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," tutur Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Politisi PDI-P itu mengaku tak mengetahui kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.

Di sisi lain, Prasetyo mengeklaim, pembahasan anggaran di badan legislatif Jakarta dilakukan secara transparan.

"Semua rapat Banggar (Badan Anggaran) saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan," sebut dia.

"Dalam hal ini, pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," sambung Prasetyo.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id