Pentolan KKB Papua Mendadak Bela Lukas Enembe, Pertanda Mereka Ada Hubungan? Ini Reaksi Mahfud MD

SURYA.co.id - Pentolan KKB Papua yakni Benny Wenda mendadak membela Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe.

Tokoh OPM tersebut menyuarakan pembelaan untuk Lukas Enembe yang ditangkap oleh KPK.

Benny Wenda mengunggah permintaan pembebasan Lukas Enembe di twitter @Benny Wenda, Jumat (13/1/2023).

Dalam unggahan tersebut Benny bahkan mengatakan bahwa Lukas Enembe bukan koruptor.

"Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Lukas Enembe yang ditangkap karena tuduhan korupsi palsu."

"Gubernur Enembe lumpuh dan membutuhkan perhatian medis segera."

"Sementara dia ditahan oleh Indonesia, nyawanya dalam bahaya," tulis Benny.

Ia bahkan menulis kalimat-kalimat provokatif yang menyatakan bahwa Lukas Enembe menentang pembagian provinsi baru di Papua.

"Perlakuan Enembe tak lepas dari sikapnya yang semakin vokal menentang kebijakan kolonial Indonesia di Papua Barat."

"Dia menentang pembagian Indonesia atas Papua Barat menjadi provinsi-provinsi baru, taktik memecah belah dan menguasai yang dirancang untuk mencuri sumber daya alam kita," tulis Benny.

Aksi Benny Wenda yang mendadak getol membela Lukas Enembe ini menimbulkan tanda tanya besar, ada hubungan apa mereka sebenarnya?

Menanggapi tuntutan Benny Wenda ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD memilih untuk tidak ambil pusing.

Menurut Mahfud, kasus Lukas Enembe tidak ada hubungannya soal separatisme, apalagi dengan Benny Wenda.

Kasus Lukas Enembe ini murni persoalan korupsi.

“Ga, ga ikut Benny Wenda,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1/2022).

Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'OPM Minta Lukas Enembe Dibebaskan, Mahfud: Ini soal Korupsi Tak Ada Hubungan dengan Separatisme'.

“Enggak. (Separatis) itu urusan politik, itu lain lagi.

(Urusan Lukas Enembe) Nggak ada kaitan dengan Benny Wenda atau urusan separatis lain."

“Terserah dia saja. Kita nggak mau tahu (soal postingan) Benny Wenda itu,"jelas Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud juga menegaskan bahwa penangkapan yang dilakukan aparat penegak hukum kepada Lukas Enembe telah sesuai dengan aturan.

"(Penangkapan Lukas Enembe) ini sudah sesuai proses hukum dan lama.

Kita dikritik oleh rakyat terus seakan-akan takut pada Lukas Enembe dan gengnya," sambung Mahfud.

Benarkah Ada Aliran Dana Lukas Enembe Kepada KKB Papua?

Sebelumnya, beredar isu miring terkait penangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Muncul rumor yang menyebut bahwa ada aliran dana dari Lukas Enembe kepada KKB Papua atau OPM.

Pihak KPK pun angkat bicara menanggapi isu tersebut.

KPK mengaku akan menelusuri segala kemungkinan aliran dana dari Lukas Enembe.

"Ya, terkait dengan aliran uang jadi kami dalam mengumpulkan bukti pasti follow the money. Jadi uang itu alirannya pasti kami telusuri," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Sabtu (14/1/2023).

Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'KPK Tanggapi soal Dugaan Ada Aliran Uang Lukas Enembe ke OPM'.

Hal ini untuk membuktikan apakah Lukas Enembe juga bakal terjerat pasal lain selain pasal suap.

"Kami kaji apakah bisa diterapkan pasal lain, selain pasal suap dan gratifikasi, jadi Pasal 12a atau 12B, tapi kami juga kaji kemungkinan penerapan pasal lain selain suap," imbuhnya.

Di sisi lain, Ali memastikan KPK akan terus menelusuri aliran uang dalam bentuk perubahan aset yang diterima Lukas Enembe.

Besar kemungkinan, lanjutnya, Lukas Enembe bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kami pastikan KPK juga terus telusuri uang, aliran uang dalam bentuk perubahan aset atau ke mana diberikan kepada pihak lain setelah diterima tersangka LE (Lukas Enembe). Sehingga kemungkinan apakah bisa diterapkan ketentuan TPPU ini juga kajian kami kedepan," kata Ali.

Lukas Enembe diproses hukum oleh KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. 

Politikus Partai Demokrat itu telah ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 Januari 2023.

Lukas disebut menerima suap Rp1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua. Rijatono pun sudah ditahan KPK.

Lukas juga diduga menerima gratifikasi Rp10 miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut.

Atas perbuatannya, Lukas Enembe disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sementara Rijatono Lakka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 UU Tipikor.

Kekayaan Lukas Enembe

Diketahui, Lukas ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Papua.

KPK telah memanggil Lukas sebanyak dua kali, yakni 6 September sebagai saksi dan 26 September sebagai tersangka.

Namun, Lukas tidak memenuhi panggilan itu dengan alasan sakit. Pemeriksaan terhadap Lukas sempat berlangsung alot. Kuasa hukumnya meminta Lukas memeriksa di Jayapura.

Sementara itu, situasi di Jayapura memanas setelah Lukas ditetapkan sebagai tersangka. 

KPK akhirnya mengirimkan tim penyidik dan tim medis dengan didampingi Ketua KPK Firli Bahuri pada Kamis (3/11/2022). Mereka didampingi aparat keamanan setempat. 

Terkait permohonan izin berobat ke Malaysia akhirnya ditanggapi Menkopolhukam Mahfud MD. 

Mahfud MD menyebut penangkapan Lukas Enembe tetap memperhatikan sepenuhnya perlindungan atas hak asasi manusia (HAM). 

"Oleh sebab itu kalau dia dinyatakan sakit oleh dokter, KKPK bertanggungjawab untuk membantarkannya ke rumah sakit. Kalau kata dokter harus di rumah sakit. 

Bahkan kalau harus ke luar negeri, pemerintah juga bisa mengantar dan mengawal ke Singapura. Tidak boleh berangkat sendiri," tegas Mahfud MD. 

Lukas Enembe adalah Gubernur Papua yang telah menjabat sejak tahun 2013. Ia menjabat Gubernur Papua selama dua periode mulai tahun 2013 hingga masa akhir jabatan pada tahun 2023.

Pria bernama asli Lomato Enembe ini lahir di kampung Mamit, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Papua, pada tanggal 27 Juli 1967.

Lukas Enembe merupakan lulusan FISIP Universitas Sam Ratulangi tahun 1995.

Lukas Enembe mengawali kariernya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di Kantor Sospol Kabupaten Merauke.

Kemudian, sejak tahun 2001, ia menjabat Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya mendampingi Eliezer Renmaur.

Pada tahun 2013, ia maju dalam Pilgub Papua dengan kendaraan Partai Demokrat.

Ia pun menang pemilu bersama dengan wakilnya, Klemen Tinal. Nama Lukas Enembe juga belakangan diabadikan sebagai nama stadion terbesar di Papua. 

Harta kekayaan Lukas Enembe Lukas Enembe terakhir kali melaporkan kekayaannya ke situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Maret 2022.

Tercatat, ia memiliki total kekayaan sebesar Rp 33,7 miliar.

Mayoritas berupa tanah dan bangunan senilai Rp 13.604.441.000, yang semuanya berada di Jayapura.

Lukas juga punya alat transportasi senilai Rp 932.489.60, berupa mobil Toyota Fortuner, Honda Jazz, Toyota/Jeef Land Cruiser, dan Toyota Camry.

Ia juga memiliki surat berharga senilai Rp 1.262.252.563, kas dan setara kas senilai Rp 17.985.213.707. Di laman e-LHKPN, Lukas disebut tidak memiliki utang.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id