Pemuda Pancasila Tuban Unjuk Rasa Kritik Kinerja Bupati Lindra, Dinilai Tak Becus Kelola APBD

SURYA.CO.ID, TUBAN - Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Tuban berunjuk rasa di kantor Bupati Tuban, Selasa (10/1/2023). 

Kedatangan massa berseragam loreng oranye itu, untuk mengkritik kinerja Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky. 

Bupati Lindra, dianggap tak mampu mengelola APBD secara baik sehingga banyak proyek yang terbengkalai di akhir tahun 2022.

Selain itu, disebut dalam pengerjaan proyek juga banyak kontraktor yang bukan dari warga lokal. 

"Bupati Tuban tidak mampu mengelola APBD dengan baik, kami lihat banyak proyek tak terselesaikan," kata korlap aksi, Wawan Purwadi kepada wartawan. 

Puluhan massa tersebut berharap bisa bertemu Bupati Lindra, namun sayang orang nomor satu di Tuban itu sedang berada di luar kota. 

Mereka ditemui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Yudi Irwanto dan Kepala Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) Kabupaten Tuban, Agung Supriyadi. 

"Untuk pekerjaan proyek pemkab, saya pastikan 95 persen berasal dari Tuban," ujar Agung. 

Disinggung sejumlah proyek tahun anggaran 2022 yang belum selesai tepat waktu, Agung menjelaskan jika semua itu ada prosedurnya. 

Mulai denda sejak awal 2023, hingga 50 hari masa kerja tambahan waktu pengerjaan. 

Apabila tambahan waktu kerja tidak selesai, maka kontraktor akan di-blacklist.

"Semua ada prosedurnya, denda hingga blacklist," pungkasnya.

Adapun sejumlah proyek jumbo yang terlihat belum selesai yaitu Revitalisasi Rest Area, Gedung Olahraga (GOR), Pantai Boom dan revitalisasi Alun-alun Tuban.