RESMI! Insentif Kartu Prakerja Gelombang 48 Naik, Ini Besaran dan Penjelasan Airlangga Hartanto

Penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan untuk menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial melainkan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.

Jadwal pendaftaran Kartu Prakerja 2023 gelombang 48

Pelaksanaan skema normal Kartu Prakerja gelombang 48 akan mulai dibuka pada triwulan I 2023. Kartu Prakerja gelombang 48 2023 akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang, yakni dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook

Pada tahap awal, anggaran Kartu Prakerja 2023 akan dialokasikan sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran Kartu Prakerja 2023 sebesar Rp1,7 triliun.

“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” ungkap Menko Airlangga.

Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut, salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran.

Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.

Airlangga mengatakan, untuk menyambut skema baru Program Kartu Pra Kerja, pemerintah mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem kartu pra kerja. Lembaga pelatihan wajib memiliki dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Lembaga pelatihan juga akan diseleksi dengan melibatkan tim ahli independen.

Kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau.

"Dan silakan bagi lembaga yang berminat bisa hubungi salah satu platform yang bekerja sama dengan Program Kartu Pra kerja, salah satunya platform yang dimiliki pemerintah yakni Sisnaker," kata Airlangga.

Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan public private partnership di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, infrastruktur pendidikan yang ada di Kementerian Perindustrian itu sudah siap untuk mendukung program Kartu Prakerja. Agus menuturkan, salah satu fokus pelatihan Kartu Prakerja adalah di sektor manufaktur.

"Kebetulan kami punya beberapa balai, kita punya balai vokasi, balai pendidikan. Nanti balai-balai kami ini akan menjadi salah satu lembaga pelatihan itu sendiri," ujar Agus.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menambahkan, ASN tidak boleh menerima Kartu Prakerja. Orang yang telah menerima Kartu Prakerja juga tidak boleh mendaftar Kartu Prakerja skema normal.

"Hasil survei evaluasi setiap tahun menunjukkan proporsi hampir imbang antara mereka (penerima Kartu Prakerja) yang jadi wirausahawan, termasuk freelance, dengan yang jadi pegawai buruh dan karyawan," ujar Denni.