Target Pemkot Pasuruan : Tahun 2026 Bebas Rumah Tidak Layak Huni

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, bantuan RLTH menjadi salah satu hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi sebagai wujud membangun infrastruktur daerah dengan baik.

Hal itu disampaikan Gus Ipul saat membuka acara peringatan hari Bhakti PUPR Ke-77 tahun 2022 di Gedung Gradika Bhakti Praja, Jumat (23/12/2022).

Ia meminta Hari Bhakti PU ini sebagai momentum bagi Dinas PRKP dan Dinas PUPR bersinergi.

“Infrastruktur suatu daerah yang sudah terbangun dengan baik akan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat sejahtera jika terpenuhi dua hal, yakni kesehatan masyarakat dan pendidikan,” katanya.

Dalam hal ini, Dinas PUPR bersama Dinas PRKP bergandeng tangan berkolaborasi dan bekerja keras membangun infrastruktur dasar di Kota Pasuruan untuk turut menciptakan rumah sehat yang layak huni.

“Salah satu program prioritas membantu masyarakat Kota Pasuruan yang rumahnya belum layak huni. Harapannya, rumah tidak layak huni berkurang, harapannya tahun 2026 Kota Pasuruan bebas rumah tidak layak huni,” jelasnya

Gus Ipul menyampaikan, rumah tidak layak huni menjadi tantangan bersama, sarana sanitasi yang tidak sehat akan beresiko menimbulkan banyak penyakit, salah satunya yaitu stunting yang saat ini sedang diperangi bersama-sama.

“Ada ukuran dan indikator yang harus dipenuhi menentukan rumah itu sebagai rumah sehat dan layak huni, salah satunya kecukupan fentilasi dan sarana air bersih untuk menjaga kesehatan anggota keluarg,” paparnya

Gus Ipul berpesan untuk secara mandiri menjaga kebersihan lingkungan rumah khusunya toilet.

Menurutnya, penyakit dapat bermula dari toilet yang tidak terawat, sehingga harus rutin dibersihkan.

“Alhamdulillah, tahun ini kita memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Instalasi ini diharapkan mendukung tata kelola sanitasi yang semakin baik untuk kesehatan warga,” Kata Gus Ipul

Terkait dengan soal kekumuhan, Gus Ipul juga menyampaikan upaya Pemkot untuk terus mengurangi daerah kumuh di Kota Pasuruan.
Sampai saat ini, tersisa 26 hektar daerah kumuh yang masih harus diatasi.

“Beberapa daerah yang masih kumuh, termasuk pasar, merupakan sarpras yang memfasilitasi masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhannya dengan mudah sehingga bisa merasa nyaman,” tambahnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA