JANJI Yudo Margono Terkait HAM dan KKB Papua, Akan Lanjutkan Kebijakan Jenderal Andika Perkasa

SURYA.co.id - Setelah resmi terpilih menjadi calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono punya sederet rencana yang akan dijalankan di masa kepemimpinannya.

Salah satunya terkait pelanggaran HAM dan masalah KKB Papua.

Laksamana Yudo Margono berjanji akan meneruskan kebijakan Jenderal Andika Perkasa soal Papua.

Kebijakan tersebut meliputi penegakan hak asasi manusia (HAM) dan hukum terhadap aksi teror KKB Papua.

"Ya kita tetap menegakkan HAM, menegakkan hukum itu pasti akan kita lanjut yang sekarang dilaksanakan oleh Pak Andika Perkasa tentang itu akan saya lanjutkan," kata Yudo kepada wartawan di Markas Komando Armada Republik Indonesia, Jakarta, Senin (5/12/2022) siang.

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Yudo Margono Janji Lanjutkan Kebijkan Andika soal Penegakan HAM dan Hukum di Papua'.

Ia menjelaskan bahwa komitmennya soal penegakan HAM dan hukum sudah ia sampaikan pada saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPR RI, Jumat (2/12/2022).

Untuk itu, ia memastikan akan menjunjung tinggi HAM apabila jabatan Panglima TNI resmi diembannya.

"Kemarin kan waktu fit and proper test kan juga sudah ditanyakan dan didalami. Tentunya kita tetap menjunjung tinggi HAM di dalam reformasi birokrasi di dalam prioritas saya yang keempat," terang dia.

Meski demikian, Yudo mengatakan bahwa tak semua kebijakan Andika akan diteruskan.

Menurut dia, kebijakan Andika yang bagus akan diteruskan.

Adapun beberapa kebijakan lainnya akan dievaluasi bersama tiga kepala staf angkatan.

"Tentunya tadi yang kemarin saya sampaikan, yang bagus dan masih relevan di zamannya tentunya akan saya lanjutkan.

Nah, yang lain-lainnya nanti akan kita evaluasi bersama kepala staf yang lain," imbuh dia.

Tantangan Laksamana Yudo Margono Saat Jadi Panglima TNI

Sederet tantangan akan dihadapi Laksamana Yudo Margono saat menjabat sebagai Panglima TNI nantinya.

Salah satunya adalah keamanan di Papua yang belum stabil akibat teror KKB Papua.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah.

Rizki mengingatkan Laksamana Yudo Margono atas sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan di tubuh TNI.

"Permasalahan pelanggaran hukum yang kerap melibatkan prajurit TNI, keamanan Papua yang masih belum stabil, kemampuan pertahanan siber negara yang masih lemah, dan krisis LCS (Laut China Selatan) yang berkepanjangan menjadi tantangan yang harus dihadapi TNI," ujar Rizki saat dimintai konfirmasi, Rabu (30/11/2022).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI'.

Rizki menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam peningkatan kualitas TNI harus mendukung panglima TNI selanjutnya dalam menyelesaikan masalah.

Dia mengingatkan bahwa panglima TNI bisa bekerja maksimal jika bekerja sama dengan pihak lain, sehingga kolaborasi semua pihak harus terjalin secara optimal.

"Panglima Andika sudah melaksanakan tugas sebagai panglima dengan baik.

Sehingga standar yang harus dikejar panglima selanjutnya cukup tinggi," tuturnya.

"Hal ini bisa menjadi tantangan bagi Laksamana Yudo untuk berusaha lebih keras lagi agar seluruh keperluan TNI dalam rangka mengamankan negara ini bisa dipenuhi," sambung Rizki.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan nama calon panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Sosok tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

"Saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut, yang menjabat KSAL saat ini," ujar Puan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Puan mengatakan, Yudo diterima oleh DPR untuk mengikuti mekanisme pemilihan panglima TNI yang berlaku.

Yudo segera menjalani fit and proper test di Komisi I DPR. Hanya, fit and proper test dipastikan tidak digelar minggu ini.

Alasan Jokowi Pilih Laksamana Yudo Margono

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengungkapkan secara langsung alasannya memilih Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI.

Menurut Presiden Jokowi, Yudo ditunjuk karena menjaga rotasi matra untuk jabatan Panglima TNI.

"Satu, yang kita ajukan satu (calon), KSAL yang sekarang karena memang kita rotasi matra," ujar Jokowi kepada awak media di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden pada Selasa (29/11/2022).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Jokowi Ungkap Alasan Pilih Yudo Margono Jadi Calon Panglima: Rotasi Matra'.

Sebagaimana diketahui, jabatan Panglima TNI saat ini diisi oleh Jenderal Andika Perkasa yang berasal dari TNI Angkatan Darat (TNI AD).

Sebelum Andika, Panglima TNI dijabat oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara (TNI AU).

Sebelumnya, Surat Presiden (Surpres) Panglima TNI sendiri telah disampaikan kepada DPR oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (28/11/2022).

Surat diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Sesaat setelah menerima Surpres, Puan lantas mengumumkan bahwa Presiden Jokowi menunjuk calon tunggal Panglima TNI, yakni Laksamana Yudo Margono.

Selanjutnya, Laksamana TNI Yudo Margono segera menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai penunjukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat. 

Menurutnya, Laksamana Yudo Margono adalah sosok pemimpin militer yang berpengalaman dan sudah malang-melintang di berbagai penugasan.

“Indonesia adalah negara maritim yang membutuhkan seorang Panglima TNI yang memiliki penguasaan matra laut yang kuat.

Laksamana Yudo Margono sudah membuktikan itu lewat tugas luar biasa sebagai Pangkogabwilhan 1 (Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) dan KSAL ” ujar Farhan dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/11/2022), melansir dari emedia.dpr.go.id.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menambahkan, kepemimpinan Jenderal Andika, khususnya dalam pembinaan personel harus bisa dilanjutkan Laksamana Yudo.

“Pada masa sekarang, kita memerlukan keberlanjutan program pembinaan personel TNI profesional dan netral yang telah dibentuk dasarnya oleh Jenderal Andika,” sambungnya.

Legislator Dapil Jawa Barat I itu menegaskan, salah satu tantangan Panglima TNI ke depan adalah mengawal program Kementerian Pertahanan mewujudkan Minimum Essential Force (MEF) pada 2024.

“Salah satunya adalah kajian rencana pembelian fregat dari Perancis yang harganya sama dengan produksi 20 unit kapal selam kecil buatan PT PAL,” pungkasnya.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id