HEBOH Eri Cahyadi Marah Di RS Soewandhie, Ini Kasus Lain yang Membuat Wali Kota Surabaya Emosi

”Beberapa kali saya justru lebih tahu dibandingkan dengan lurah dan camat,” tambahnya.

Tidak ingin persoalan komunikasi itu berlanjut, Mas Eri menginstruksikan beberapa hal kepada para lurah dan camat.

Pertama, menyebar nomor kontak masing-masing lurah dan camat di balai-balai RW. Mas Eri juga mengistruksikan lurah dan camat membuka layanan dialog di hari Jumat.

Melalui layanan terbuka tersebut, warga bisa bertatap muka secara langsung dengan Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat dan Lurah. Jadwalnya setiap hari Jumat pukul 13.00 WIB - 16.00 WIB.

Nantinya seluruh lurah, camat dan Kepala PD harus membuka ruang untuk bisa bertatap muka langsung dengan warga. "Hukumnya wajib. Jadi warga kalau ingin bertanya atau berkeluh kesah langsung bisa bertemu Lurah, Camat dan Kepala Dinas (PD)," tegasnya.

Atas instruksi itu, Mas Eri juga akan melakukan hal yang sama. Nantinya setiap Sabtu pihaknya akan membuka pintu untuk siapa saja yang akan bertemu dengannya. Teknisnya, warga bisa datang secara bergantian bergantung kecamatan. Jadwalnya setiap Sabtu pukul 08.00 WIB - 12.00 WIB.

”Setiap Sabtu warga bisa bertemu saya secara langsung di balai kota dengan bergantian. Hari Jumat, bisa bertemu lurah, camat dan kepala dinas," papar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Melalui dialog tatap muka tersebut, Mas Eri menginginkan setiap masalah di tengah masyarakat dapat langsung diselesaikan. Selain itu, masalah juga akan terekam dalam sistem aplikasi.

"Targetnya, masalah selesai dalam satu hari. Kalaupun tidak hari itu, maka kita masukkan ke dalam aplikasi, nanti akan keluar berapa hari. Karena targetnya 1x24 jam harus ada solusi," paparnya.

Tentu saja setiap masalah yang diadukan masyarakat harus sesuai dengan aturan. ”Saat kita mengatakan tidak sesuai dengan aturan, ya tidak bisa. Tapi kalau mengatakan bisa, sesuai dengan aturan, maka tahapan yang dilewati itu dilakukan," ungkapnya.

Mas Eri menegaskan, permasalahan yang diadukan oleh warga juga menjadi catatan evaluasi bagi setiap Perangkat Daerah (PD). Sebab setiap PD telah menandatangani kontrak kinerja dengan wali kota untuk menyelesaikan masalah di masyarakat.

Layanan tatap muka di lingkup Pemkot Surabaya ini dipastikannya bakal distandarkan untuk seterusnya. Melalui layanan terbuka, masyarakat bisa langsung bisa menerima solusi dari pejabat daerah.

"Sebagai pelayan, maka pejabat harus bisa membuka diri. Bagaimana pejabat itu memberikan sebuah solusi, komunikatif dan itulah tugasnya sebagai pelayan," pungkasnya.

3. Ada Nenek Sebatang Kara di Surabaya Tak Dapat Bansos

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi geram kepada jajarannya.