Pengurus Kampung di Surabaya Bakal Dapat BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya, Achmad Hidayat berharap tujuan diberikannya jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk para ketua RT, RW dan LPMK adalah memberikan kenyamanan dalam melaksanakan tugas. 

Menurutnya, para pengurus kampung itu berperan dalam membantu pendataan warga yang tidak mampu, hingga usulan pembangunan di kampung kampung.

Dalam beberapa kesempatan Kegiatan Sapa Warga, Politisi Muda PDIP tersebut berpendapat, program itu masuk dalam rancangan APBD Pemerintah Kota Surabaya 2023.

"Diproyeksikan sebesar Rp 11,2 triliun yang telah disahkan pada 10 November 2022 bertepatan dengan Hari Pahlawan," ujarnya, Jumat (25/11/2022).

Oleh karena itu, lanjut dia, ini menjadi angin segar yang dirasakan oleh pengurus kampung yang berada di 9.107 RT, 1.360 RW dan 154 Kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan seluruh Kota Surabaya.

"Segenap pengurus kampung tentu bangga dan berbahagia. Karena di samping mendapatkan insentif yang sangat memadai, juga diberikan jaminan ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pelayananan pada warga," kata Achmad Hidayat.

Ia juga memaparkan sejarah Sistem Jaminan Nasional yang pada saat itu diprakarsai oleh Presiden Ke 5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. 

"Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Di dalamnya, terdapat Jaminan Hari Tua dan Jaminan kecelakaan Kerja," ucapnya.

"Corak pembangunan berbasis partisipasi warga dan berorientasi kerakyatan dapat terlihat jelas dari berbagai kebijakan yang ditelurkan oleh Pemkot Surabaya. Kebijakan ini tentu Nguwongke Uwong yang telah bekerja ikhlas”, tutupnya.