Evaluasi KPK Berikan Skor 87, Pemkab Lumajang Perlu Mengoptimalkan Upaya Pencegahan Korupsi

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Tata kelola pemerintahan Kabupaten Lumajang baru mendapat evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihadirkan, dan hasilnya, pencegahan celah potensi korupsi di lingkungan Pemkab Lumajang perlu dioptimalkan.

KPK memonitor kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang menggunakan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP). Sistem ini dapat mendeteksi program pencegahan korupsi yang ada di lingkup Pemkab Lumajang.

Kesimpulannya, pencegahan korupsi di Lumajang mendapat skor 87. Sehingga masih ada beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki, seperti dalam pengelolaan dan pencatatan aset, managemen ASN dan termasuk dalam optimalisasi pajak daerah.

Agus Triyono Sekretaris Daerah Lumajang mengatakan, seluruh OPD diminta benar-benar memperhatikan penilaian tersebut. Ada delapan area yang perlu dievaluasi.

Di antaranya tentang Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, optimasi pajak daerah, managemen aset daerah dan pengelolaan dana desa.

"Sebagian besar sub indikator sudah dinilai bagus. Tetapi ada beberapa sub indikator yang belum mencapai sempurna. Nah yang belum ini diminta agar bisa disempurnakan sampai akhir Desember," kata Agus, Jumat (25/11/2022).

Secara garis besar, poin MCP KPK sangat penting. Sebab poin MCP KPK akan menyangkut kepercayaan pemerintah pusat dalam mengucurkan anggaran. Baik kegiatan perbantuan maupun insentif daerah lainnya.

Sementara Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar mengatakan, angka 87 menurut koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (kopsurgah) KPK terbilang cukup baik. Nilai itu menjadi bukti bahwa Kabupaten Lumajang saat ini berupaya menekan tindak pidana korupsi.

Wanita yang karib disapa Bunda Indah itu juga menegaskan seperti yang disampaikan Sekda bahwa seluruh OPD kini didorong untuk terus memperbaiki segala sistem, regulasi, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

"Hasil evaluasi skor Lumajang hampir memenuhi target 92. Kami sekarang berupaya agar angka itu dapat naik terus sampai target," pungkasnya. ****