Ribuan Warga Pasuruan Belum Punya Jamban, Pemda Malah Bangun Gedung Damkar Rp 25 M, DPRD : Maksa !

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Kritik atas rencana Pemkab Pasuruan membangun gedung pemadam kebakaran (damkar) senilai Rp 25 miliar pada 2023, terus menggelinding meski pemda belum terusik. Kritik kembali dilontarkan DPRD setempat lantaran banyak pelayanan dasar masyarakat yang belum terpenuhi dengan baik.

Anggota dewan pun menyuguhkan fakta bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan tanggung jawab pemda, malah belum terselesaikan. Salah satunya, yang termasuk ironis, ternyata banyak warga Pasuruan yang belum memiliki jamban sendiri sehingga banyak desa yang terkesan kumuh.

Sholeh, anggota komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan menilai ada beberapa program yang tidak tersentuh dengan baik oleh Pemkab Pasuruan bahkan tidak terpikirkan. "Di antaranya, penanganan wilayah kumuh karena masih banyak desa yang masih belum ODF (open defecation free( lantaran tidak mempunyai jamban," kata Sholeh, Rabu (23/11/2022).

"Jumlah penduduk kabupaten Pasuruan banyak yang belum memiki jamban mencapai puluhan ribu dan ini tersebar di semua kecamatan,” tambahnya.

Di sisi lain, imbuhnya, pemkab juga bisa membangun IPAL Komunal untuk mengatasi limbah kotoran sapi yang dibuang sungai. Utamanya di wilayah Kecamatan Lekok, karena banyak kotoran sapi yang dibuang di sungai dan mencemari lingkungan. “Kondisi di sana banyak masyarakat yang mengeluhkan hal itu. Perlu ada perhatian khusus,” tegasnya.

Dengan anggaran Rp 25 miliar tersebut, papar Sholeh, pemkab juga bisa membenahi wajah Alun-Alun Bangil. Karena ia prihatin alun-alun ini kurang bagus dan kurang enak dipandang. “Kalau Bangil sudah ditetapkan sebagai ibu kota Pasuruan, maka harus ada perubahan perwajahan untuk mempercantik alun-alun,” tambahnya.

Di sisi lain, ia juga menilai, Pemkab harus memikirkan kenaikan tunjangan guru-guru yang belum terpikirkan dengan baik.

Selain Sholeh, anggota dewan lain juga menilai rencana pembangunan gedung damkar itu sia-sia karena masih banyak pelayanan dasar untuk masyarakat yang belum tercukupi dengan baik.

Ketua Komisi II, Fauzi bahkan meminta pemkab tidak terlalu memaksakan rencana pembangunan gedung damkar. “Jangan dipaksakan, perlu ada kajian lebih dulu. Saya kira, rencana itu harus dievaluasi kembali,” tegas Fauzi.

Fauzi menyebut, pembangunan gedung damkar bukan termasuk kebutuhan primer yang mendesak dan harus segera direalisasikan. “Kantor lama saya kira masih bagus dan layak digunakan. Lebih baik anggaran fokus untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Fauzi.

Ia juga menguraikan, masih banyak sarana-prasarana daerah yang butuh sentuhan anggaran karena itu lebih urgent dan mendesak. “Usulan itu sah-sah saja, tetapi alangkah lebih baiknya diprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendesak,” ungkapnya.

Misalnya, revitalisasi Pasar Bangil, pemberdayaan petani Mangga dan sedap malam yang kesulitan pupuk, dan sebagainya. “Alangkah eloknya bila anggaran tersebut dialihkan untuk program yang dibutuhkan masyarakat saat ini,“ jelas Fauzi.

Komisi III juga bereaksi atas rencana boros pemda itu. Ketua Komisi, Ruslan menilai rencana pembangunan kedung Damkar terkesan dipaksakan oleh Pemkab Pasuruan. Menurut Ruslan, kalau memang gedung baru tersebut penting maka, pembangunannya harus dilaksanakan secara multi-year.

“Mungkin pembangunannya bertahap, sehingga pos anggaran yang ada bisa digunakan untuk program yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya. ****