LSM Latah Kritisi Proyek Gedung Damkar Rp 25 M, Pemkab Pasuruan Disarankan Modernisasi Alat Pemadam

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Sorotan terhadap rencana Pemkab Pasuruan membangun gedung pemadam kebakaran (damkar) tersentralisasi di Kraton, tidak hanya dari DPRD setempat. Kini kalangan LSM Pasuruan latah mengritik rencana proyek gedung damkar yang disebut tidak efektif, apalagi dengan anggaran fantastis yaitu Rp 25 miliar.

Seperti disampaikan Direktur Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto yang justru menyarankan pemda agar lebih mendahulukan modernisasi alat damkar dan melengkapi alat penanganan bencana. Bukan malah membangun gedung damkar BPBD yang tersentralisasi di Kraton.

“Rencana pembangunan gedung Rp 25 miliar itu harus ditinjau ulang karena kurang efektif. Lebih baik digunakan untuk melakukan modernisasi alat,” ujar Lujeng, Selasa (22/11/2022).

Tujuannya, kata Lujeng, modernisasi alat itu agar lebih efektif dan efisien dalam proses pemadaman kebakaran karena memang Pasuruan ini banyak perusahaan. “Seharusnya, pembangunan markas damkar itu harus berada di kawasan padat industri yang rawan terhadap kebakaran, bukan dijauhkan dari kawasan industri,” paparnya.

Ia menilai, pembangunan ini tidak harus terpusat di satu kawasan saja. Sehingga memudahkan akses dan mobilisasi damkar tersebut saat terjadi kebakaran di suatu wilayah. “Kami lebih sepakat, yang terpenting adalah modernisasi alat karena itu lebih urgent dan berkaitan dengan penanganan kejadian yang berdampak pada orang banyak,” jelasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutedjo menilai rencana Pemkab Pasuruan untuk mendirikan gedung Damkar di Kraton ini kurang tepat. Politisi Gerindra ini menyebut, rencana itu hanya akan membuang anggaran sebab asas manfaat tidak akan banyak dirasakan mengingat lokasinya jauh dari titik rawan.

“Jangan ada sentralisasi perkantoran. Saya menilai rencana itu kurang tepat, karena jauh dari manfaat. Yang ada hanya akan menghambur-hamburkan anggaran saja,” kata Rusdi.

Rusdi menyebut, pemkab lebih baik membuat kantor yang kecil tetapi tersebar hampir di seluruh kecamatan. Ia menilai, itu akan jauh kebih efektif dibandingkan membangun gedung yang besar. “Kantor itu tidak perlu besar tetapi memberikan output jelas dan pekerjaan yang besar. Jangan dipusatkan tapi justru jauh dari lokasi yang rawan,” tambah Rusdi.

Ia menerangkan, Kraton justru jauh dari kawasan yang rawan banjir atau rawan kebakaran. Artinya, ketika ada banjir atau kebakaran, akan menghabiskan waktu untuk perjalanan. Misalnya banjir sering terjadi di wilayah Grati, Nguling untuk Pasuruan Timur. Sedangkan di Pasuruan Barat banjir sering terjadi di Gempol, Beji dan Bangil.

“Sedangkan Kraton posisinya di tengah. Saya kira tidak efektif karena menyiapkan waktu untuk bisa sampai ke titik lokasi yang memerlukan bantuan,” sambungnya.

Politisi Gerindra ini menilai, solusi sederhana tetapi akan memberikan banyak manfaat adalah membangun pos-pos permanen di lokasi yang memang benar rawan banjir dan kebakaran. “Itu justru akan memberikan manfaat. Karena ketika ada kejadian, bantuan bisa segera datang untuk segera mengatasi kejadian. Semisal banjir atau ada kebakaran,” jelasnya.

Menurutnya, rencana pembangunan gedung itu memang bagus. Tetapi penempatan lokasinya juga harus dipikirkan dan dipertimbangkan. Sebab ini berkaitan dengan potensi peta kerawanan. ****