Menaker Janji Besaran UMK Surabaya 2023 dan Daerah Lain Akan Naik, Cek Lagi Daftar UMK Jatim 2022

SURYA.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah berjanji akan menaikkan besaran UMK Surabaya 2023 dan daerah lain di Indonesia.

Kenaikan UMK 2023 ini diungkapkan Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Meskipun Ida tak menyebut berapa presentase kenaikannya.

Sebagai informasi, berikut daftar UMK di wilayah Jawa Timur (Jatim) tahun 2022:

• KOTA SURABAYA Rp. 4.375.479,19,
• KABUPATEN GRESIK Rp. 4.372.030,51,
• KABUPATEN SIDOARJO Rp. 4.368.581,85,
• KABUPATEN PASURUAN Rp. 4.365.133,19,
• KABUPATEN MOJOKERTO Rp. 4.354.787,17,
• KABUPATEN MALANG Rp. 3.068.275,36,
• KOTA MALANG Rp. 2.994.143,98,
• KOTA PASURUAN Rp. 2.838.837,64,
• KOTA BATU Rp. 2.830.367,09,
• KABUPATEN JOMBANG Rp. 2.654.095,88.
• KABUPATEN PROBOLINGGO Rp. 2.553.265,95,
• KABUPATEN TUBAN Rp. 2.539.224,88,
• KOTA MOJOKERTO Rp. 2.510.452,36,
• KABUPATEN LAMONGAN Rp. 2.501.977,27,
• KOTA PROBOLINGGO Rp. 2.376.240,63,
• KABUPATEN JEMBER Rp. 2.355.662,91,
• KABUPATEN BANYUWANGI Rp. 2.328.899,12,
• KOTA KEDIRI Rp. 2.118.116,63.
• KABUPATEN BOJONEGORO Rp. 2.079.568,07,
• KABUPATEN KEDIRI Rp. 2.043.422,93,
• KOTA BLITAR Rp. 2.039.024,44.
• KABUPATEN TULUNGAGUNG Rp. 2.029.358,67,
• KABUPATEN BLITAR Rp. 2.015.071,18,
• KABUPATEN LUMAJANG Rp. 2.000.607,20,
• KOTA MADIUN Rp. 1.991.105,79,
• KABUPATEN SUMENEP Rp.1978.927,22,
• KABUPATEN NGANJUK Rp.1.970.006,41.
• KABUPATEN NGAWI Rp. 1.962.585,99,
• KABUPATEN PACITAN Rp.1.961.154,77.
• KABUPATEN BONDOWOSO Rp1.958.640,12,
• KABUPATEN MADIUN Rp1.958.410,31,
• KABUPATEN MAGETAN Rp1.957.329,43,
• KABUPATEN BANGKALAN Rp1.956.773,48,
• KABUPATEN PONOROGO Rp.1.954.281,32,
• KABUPATEN TRENGGALEK Rp1.944.932,74,
• KABUPATEN SITUBONDO Rp1.942.750,77,
• KABUPATEN PAMEKASAN Rp1.939.686,39,
• KABUPATEN SAMPANG Rp1.922.122,97.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11), Ida Fauziyah menyebut, UMK Surabaya 2023 dan daerah lain akan naik lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Namun, Ida Fauziyah tak menyebut berapa presentase kenaikan upah minimum (UM) tahun 2023 mendatang.

“Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimun tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” kata Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida bilang, rumus yang dipakai untuk menentukan besaran untuk menentukan UM 2023 merujuk pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Upah minimum (UM) dihitung dengan menggunakan formula penghitungan UM yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dan jika dilihat dari dua indikator itu naik signifikan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terkait penetapan upah minimum ini pihaknya sudah melakukan persiapan sejak September 2022. Salah satunya dengan melakukan doalog dengan dewan pengupahan provinsi.

“Dimulai dengan beberapa kegiatan dari September sampai berakhir 1 November 2022 dengan melakukan dialog dengan dewan pengupahan provinsi untuk mendapatkan masukkan. Tahapan ini sudah dilalu dan sudah mendekati penetapan upah minimum 2023,” jelasnya.

Diwartakan sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, pihak Kemnaker baru menerima data inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data tersebut kemudian digunakan sebagai acuan penentuan upah minimum (UM).

Kendati begitu, Putri menegaskan bahwa UM 2023 akan ditetapkan oleh gubernur sesuai daerah masing-masing.

"Data baru kami terima pada hari ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang akan menetapkan dan mengumumkan upah tahun 2023 adalah gubernur," katanya, dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Putri menyebut, upah minimum provinsi (UMP) akan diumumkan oleh gubernur pada 21 November ini.

Sedangkan, upah minimum kota/kabupaten (UMK) akan diumumkan pada 30 November.

"Jadi, gubernur akan menetapkan lalu mengumumkan upah. Untuk upah minimum provinsi 2023 diumumkan Insya Allah tanggal 21 November.

Sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota akan diumumkan tanggal 30 November. Karena saya bukan gubernur, saya tidak berhak untuk mengumumkan. Jadi tenang dulu ya," paparnya.

Kisaran UMK Surabaya 2023

Jelang penetapan UM 2023, sudah mulai banyak yang menanyakan berapa besaran UMK Surabaya 2023.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah intervensi untuk bisa meningkatkan pendapatan dalam satu keluarga di samping melalui UMK Surabaya.

Hal ini disampaikan Wali Kota saat menerima perwakilan serikat pekerja/serikat buruh di Balai Kota Surabaya, Rabu (26/10/2022).

Pertemuan ini digelar menjelang penetapan UMK Surabaya 2023 bulan depan.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota menjelaskan bahwa rumus kenaikan UMK telah diatur dalam undang-undang.

Sekalipun usulan datang dari Pemerintah daerah, namun besaran kenaikan telah memiliki payung hukum yang jelas.

Sekalipun demikian, pihaknya tetap akan memastikan warga Surabaya mendapatkan penghasilan yang layak.

Jauh di atas UMK Surabaya 2023 yang diperkirakan masih di kisaran Rp 4 juta.

”Saya sampaikan ke teman-teman (buruh), kalau nilai itu keluar ya sudah, biarkan itu keluar. Kita mengikuti sajalah semua nilai itu.

Tapi, kita harus sepakat bahwa di Surabaya itu UMK yang layak berapa sih? Misal Rp6 juta atau Rp7 juta.

Namun, ternyata UMK-nya yang ditetapkan, misal, Rp 4 juta lebih. Nah, kekurangan sekitar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta itulah yang harus kita pikirkan bersama,” kata Eri seusai pertemuan.

Strateginya, pemkot akan memberikan pemberdayaan ekonomi.

Sasarannya, para anggota keluarga yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga nantinya bisa menambah income dalam satu keluarga.

Saat ini, Pemkot Surabaya telah memiliki program pemanfaatan aset untuk usaha serta pelatihan produksi bahan material seperti paving.

Juga, produksi jasa seperti bengkel, cuci kendaraan, hingga tempat makan.

”Hal yang sama sudah saya terapkan dengan teman-teman ojek online. Mereka nanti akan membuat service (perbaikan motor) yang besar.

Pengelolanya driver ojek dan para driver ini pula yang harus service dan ganti oli di sana. Pemkot akan menghubungkan dengan distributor (onderdil) sehingga lebih murah. Nah, grab dan shopee yang sering ada diskon, nanti bisa dimasukkan ke sana, sehingga harganya di sana tetap murah,” ungkap Eri.

Hal ini tentu bisa diduplikasi para buruh dan pekerja, sehingga membuat pendapatan warga bisa mencapai Rp 6-7 juta per bulan.

Dari hasil diskusi ini, para buruh berencana membuat Buruhmart.

Pemkot mendukung rencana tersebut.

”Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Kami siap support semuanya. Mulai modal dan kulakan barangnya. Nanti para buruh bisa belanja dan beli di sana,” katanya.

Sekalipun, terobosan ini tetap memerlukan kerja bersama.

”Jangan sampai, ketika teman-teman buruh membangun Buruhmart, lalu teman-teman buruh belanja di tempat lain,” katanya.

Dibanding berkutat di persoalan nilai UMK, pihaknya memilih menambah pendapatan tambahan para buruh.

”Strategi ini yang belum kita pikirkan selama ini,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Surabaya Dendi Prayitno berharap pendapatan buruh bisa meningkat, sehingga kesejahteraan warga bisa terjaga.

”Hari ini kami menyampaikan aspirasi. Tentu, kami sampaikan terimakasih atas komitmen memikirkan nasib kami. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut,” katanya.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id