Pemerintah Pusat Sebut 23.523 Warga Surabaya Masuk Kemiskinan Ekstrem, Begini Solusi Pemkot

Menurut Cak Eri, program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pihaknya. Ini merupakan bagian dari pengembangan SDM.

"Mengingat, sebelumnya di tahun 2021 kan saya konsen dengan Covid-19, sedangkan sekarang di 2022 baru bisa konsen ke penanganan sumber daya manusianya," tandas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin telah memetakan masyarakat yang masuk kemiskinan ekstrem. Yakni, mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Data kemiskinan ekstrem ini bukan dari Pemerintah Pusat, berdasarkan data dari BKKBN tahun 2019. Sehingga data ini kami lakukan kroscek verifikasi," kata Anna.

Untuk memastikan validitas data tersebut, proses verifikasi dan kroscek dilakukan dengan beberapa tahapan. Baik dengan menyesuaikan lewat data di pemkot maupun dengan mendatangi rumah warga.

Pertama, Pemkot Surabaya melihat data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kedua kroscek dengan Data Terpadu Masyarakat Surabaya (DTMS).

Ketiga, kroscek dengan cek-in warga untuk mengetahui yang bersangkutan merupakan warga Surabaya yang memang domisilinya di Surabaya.

"Kemudian kami cek lagi dengan Aplikasi Sayang Warga," katanya.

"Insya Allah mendekati valid. (Tidak bisa 100 persen valid) karena memang datanya dinamis. Jadi, data yang kami terima tidak sepenuhnya benar, bisa jadi mungkin dulu miskin, namun sekarang tidak," jelasnya.

Parameter warga yang hidupnya berada di garis kemiskinan, di antaranya memiliki pengeluaran sekitar Rp 690 per kapita. Sedangkan untuk parameter kemiskinan ekstrem, pengeluaran per kapita di bawah Rp 358 ribu.

"Sehingga itu akan menjadi sasaran intervensi dari Pemkot Surabaya. Setelah kami cek datanya, ketemu KTP dan domisili Surabaya, maka ini yang akan menjadi sasaran prioritas kami," pungkasnya.