Pemerintah Pusat Sebut 23.523 Warga Surabaya Masuk Kemiskinan Ekstrem, Begini Solusi Pemkot

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkap, 23.523 warga di Surabaya masuk dalam kemiskinan ekstrem.

Terkait angka di tahun 2019 tersebut, Pemkot Surabaya tengah melakukan verifikasi.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi (Cak Eri) menjelaskan, proses verifikasi di lakukan dengan mencocokkan masing-masing data. Ini akan disesuaikan dengan indikator kemiskinan, yakni memiliki penghasilan sekitar Rp1,5 juta.

"Yang masuk kategori miskin, pendapatannya sekitar Rp 600 ribu. Namun, (indikator) ini saya naikkan Rp 1,5 juta. Sebab, ini Surabaya," kata Cak Eri, Selasa (18/10/2022).

Proses verifikasi telah diselesaikan sebagian. Kesimpulan sementara, banyak data yang berbeda dibanding kondisi di lapangan.

Menurut Cak Eri, perbedaan tersebut mengingat data BKKBN diperbaharui 2019 lalu.

"Saat kami cek data dari pusat, ternyata rumahnya apik-apik (bagus), onok fotone (ada fotonya)," ujarnya.

Hasil dari pengecekan tersebut akan menjadi bahan aktualisasi data.

"Ini sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat juga. Kita juga akan mengubah (data) itu," Cak Eri menuturkan.

Selain pembaharuan data, pihaknya juga akan menggunakan hasil verifikasi tersebut untuk pemberian intervensi. Pemkot Surabaya telah menyiapkan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan.

Di antaranya, melalui program padat karya. Masyarakat diharapkan bisa mandiri dengan pemberdayaan ekonomi.

"Kalau kemiskinan hanya dikasih bantuan (charity) saja tanpa memikirkan pekerjaan, maka hari ini dia hanya menerima bantuan tapi tidak tahu di tahun depan mau apa," jelas Cak Eri.

"Di Surabaya, ada pembuatan paving, cuci mobil dan berbagai jenis usaha lainnya. Tujuannya, mereka berdaya untuk mengentaskan kemiskinan," paparnya lagi.

Pihaknya menargetkan, angka kemiskinan bisa menurun tajam. Terutama, dua desil terbawah (kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya).

"Saya harapkan, kemiskinan yang masuk desil 1 dan 2 di Surabaya berkurang. Ke depan bisa memiliki pendapatan Rp 5 juta per bulan," tegasnya.

Menurut Cak Eri, program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pihaknya. Ini merupakan bagian dari pengembangan SDM.

"Mengingat, sebelumnya di tahun 2021 kan saya konsen dengan Covid-19, sedangkan sekarang di 2022 baru bisa konsen ke penanganan sumber daya manusianya," tandas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin telah memetakan masyarakat yang masuk kemiskinan ekstrem. Yakni, mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Data kemiskinan ekstrem ini bukan dari Pemerintah Pusat, berdasarkan data dari BKKBN tahun 2019. Sehingga data ini kami lakukan kroscek verifikasi," kata Anna.

Untuk memastikan validitas data tersebut, proses verifikasi dan kroscek dilakukan dengan beberapa tahapan. Baik dengan menyesuaikan lewat data di pemkot maupun dengan mendatangi rumah warga.

Pertama, Pemkot Surabaya melihat data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kedua kroscek dengan Data Terpadu Masyarakat Surabaya (DTMS).

Ketiga, kroscek dengan cek-in warga untuk mengetahui yang bersangkutan merupakan warga Surabaya yang memang domisilinya di Surabaya.

"Kemudian kami cek lagi dengan Aplikasi Sayang Warga," katanya.

"Insya Allah mendekati valid. (Tidak bisa 100 persen valid) karena memang datanya dinamis. Jadi, data yang kami terima tidak sepenuhnya benar, bisa jadi mungkin dulu miskin, namun sekarang tidak," jelasnya.

Parameter warga yang hidupnya berada di garis kemiskinan, di antaranya memiliki pengeluaran sekitar Rp 690 per kapita. Sedangkan untuk parameter kemiskinan ekstrem, pengeluaran per kapita di bawah Rp 358 ribu.

"Sehingga itu akan menjadi sasaran intervensi dari Pemkot Surabaya. Setelah kami cek datanya, ketemu KTP dan domisili Surabaya, maka ini yang akan menjadi sasaran prioritas kami," pungkasnya.