Minta Lukas Enembe Segera Serahkan Diri ke KPK, Ini Biodata Lambert Pekikir Mantan Panglima OPM

Berikut profil dan biodata Lambert Pekikir, Mantan Panglima OPM yang Minta Lukas Enembe Segera Serahkan Diri ke KPK.

kolase Tribun Papua dan Tribunnews
Mantan panglima OPM Lambert Pekikir (kiri) dan Gubernur Papua Lukas Enembe (kanan). Lambert Minta Lukas Enembe Segera Serahkan Diri ke KPK. Simak profil dan biodatanya. 

SURYA.co.id - Kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe ternyata juga jadi perhatian mantan panglima OPM, Lambert Pekikir.

Lambert Pekikir dengan tegas meminta supaya Lukas Enembe menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tapi jika nanti Lukas Enembe terbukti tak bersalah, Lambert dan warga Papua menyatakan siap membelanya.

Lantas, siapa sebenarnya Lambert Pekikir?

Berikut profil dan biodatanya melansir dari Tribun Papua dalam artikel 'Lambert Pekikir, Kisah Tokoh OPM yang Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi: Ada Andil SBY'.

Lambert Pekikir merupakan otak dari penyerangan terhadap TNI dan seorang kepala desa di Kabupaten Keerom, Papua pada medio 2012 silam kini telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Lambert Pekikir pada jaman pemberontakannya terhadap NKRI berpangkat Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pada, Rabu (17/8/2022) lalu, Tribun-Papua.com berkesempatan bertemu dengan Lambert Pekikir.

Ada banyak kisah yang diceritakan mantan OPM tersebut.

Lambert mengisahkan, awal mula dirinya bergabung dnegan OPM pada media 1993.

Saat itu, kata Lambert dirinya langsung diangkat menjadi Kepala Senat Pemerintahan Papua Barat di Wilayah Great Waris.

Great Waris adalah perbatasan antara Provinsi Irian Jaya (kini Papua) dengan Papua Nugini (PNG).

“Saya diangkat oleh Jacob Prai untuk menjabat sebagai Koordinator umum dan panglima tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di markas Victoria,” kata Lambert.

Markas Victoria tersebut berada di Kampung Workwana, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua.

Selama menjadi Panglima Tinggi OPM, Lamber terus melakukan perlawanan kepada NKRI, namun dengan berjalannya waktu, pada medio 2010, dia dipanggil oleh utusan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu Farid Husein.

Saat itu, Farid Husein menyampaikan kepada dirinya bahwa ada baiknya mencari solusi demi penyelesaian konflik Papua lewat sebuah proses demokrasi yang disebut dialog Papua-Jakarta.

“Saya mulai berpikir, tanpa dialog, permasalahan konflik Papua tidak pernah dapat terselesaikan secara menyeluruh. Moment itu yang saya gunakan untuk mencari cara meninggalkan OPM,” ujarnya.

Baca juga: Ini Pesan Eks Panglima OPM Lamber Pekikir bagi Seluruh TPNPB-OPM di Tengah Momen HUT ke-77 RI

Tepat pada medio 2013, tanpa sepengetahuan rekan-rekan seperjuangannya, Lamber mulai membangun komunikasi khusus dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan harapan bakal ada sebuah dialog untuk penyelesaian konflik Papua.

Semua harapan itu terjawab di medio 2014, dimana Lambert diundang oleh SBY untuk berkomunikasi melalui video call.

Baca juga: PANTAS Lukas Enembe Kaya Raya Ternyata Punya Tambang Emas, Pengacara Tantang KPK Lihat Langsung

"Setelah komunikasi, Bapak Presiden meminta saya harus berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah RI untuk melakukan dialog guna penyelesaian konflik di Tanah Papua," tukasnya.

Atas permintaan itu, Lamber pun memutuskan kembali bersama NKRI.

Setelah membuat keputusan, Lamber mulai kembali ke Kabupaten Keerom, dan mempersiapkan dirinya berangkat ke Jakarta bertemu para pejabat tinggi Negara.

Baca juga: HANYA DI PAPUA: Eks Panglima OPM Hadiri Upacara Perayaan HUT ke-77 RI di Keerom Papua

"Pada saat itulah saya bertemu dengan anak JO Sembiring (kini Dandrem 172 PWY XVII/Cenderawasih) dan beliau lah memfasilitasi sekaligus mengawal saya berangkat ke Jakarta,” kata Lambert.

Saat bertemu dengan sejumlah petiggi negara, kata Lambert, dirinya menyampaikan semua aspirasi tentang solusi penyelesaian konflik di Tanah Papua.

“Negara mau memberi jaminan kepada saya untuk tetap tinggal dan membangun NKRI di Papua serta membantu negara menyelesaikan konflik di Papua,” ujarnya.

“Persoalan konflik di Papua bukanlah hal yang gampang, diperlukan proses yang panjang karena keunikan dari bangsa Papua sangat sulit untuk dipersatukan," sambungnya.

Diketahui, untuk menjaga kedamaian di Tanah Papua, saat ini Lambert Pekikir juga membangun kerjasama dengan pihak gereja dengan lembaga-lembaga HAM.

"Itu sekilas sejarah saya dan sampai saat ini saya sudah berada bersama dengan Pemerintah RI serta aparat keamanan TNI-Polri di tengah-tengah masyarakat,” kata Lambert.

“Saya juga mau mengajak semua pihak agar mari kita budayakan budaya demokrasi, membangun budaya dialog untuk menyelesaikan setiap permasalahan di Papua," ajak Lambert.

Minta Lukas Enembe menyerahkan diri

Terbaru, Lambert Pekikir meminta Gubernur Papua Lukas Enembe menyerahkan diri ke pihak berwajib menyusul dugaan korupsi yang membelitnya. 

Lambert juga turut menyoroti soal dugaan kasus korupsi bernilai ratusan miliar rupiah yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe itu. 

Apalagi, katanya, isu dugaan korupsi itu muncul di tengah masih banyak warga Papua yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Lambert pun menyebut, negara ini dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat.

Sebuah bangsa yang merdeka itu menempatkan rakyat sebagai tujuan, bukan sebaliknya. 

Ia meminta Lukas Enembe untuk segara menyerahkan diri ke pihak berwenang terkait kasus yang membelitnya. 

"Jika merasa tidak bersalah, dan kondisi kesehatan sudah memungkinan, saya minta Lukas Enembe untuk menyerahkan diri untuk diperiksa oleh pihak berwajib," ujarnya, Selasa (27/9/2022). 

Meski begitu, kata dia, sebaliknya, jika Enembe terbukti tidak bersalah, maka ia dan warga Papua akan membelanya. 

"Kalau Enembe tidak bersalah, kita semua rakyat akan berdiri dan tuntut nama baiknya karena dituduh tanpa bukti," kata Lambert.

Sebelumnya diberitakan oleh KOMPAS.TV, Lukas Enembe telah dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan dugaan kasus korupsi pada Senin (12/9). Namun, Ia mangkir dari panggilan itu dengan alasan kesehatan.

Tiga hari berselang, Rabu (14/9), KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka. 

Panggilan kedua untuk pemeriksaan langsung dilayangkan. Namun, Gubernur Papua itu lagi-lagi tak hadir sesuai jadwal pada Senin (26/9), dengan alasan serupa.

Adapun Gubernur Papua Lukas Enembe sendiri mengatakan siap diperiksa KPK terkait dugaan korupsi yang tengah menjeratnya.

Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening saat ditemui di KPK.

“Siap diperiksa, bapak Lukas Enembe berpesan siap diperiksa, dan klarifikasi menyangkut gratifikasi Rp1 miliar,” ujar Stefanus Roy Rening, Senin (26/9).

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved