BIODATA Suharso Monoarfa yang Dipolisikan karena Singgung Amplop Kiai, Ini Sepak Terjang Politiknya

Suharso menjelaskan bahwa pidatonya mengenai amplop kiai yang beredar tersebut telah dipotong sehingga keluar dari konteks dan salah dipahami. Padahal pidato tersebut kata Suharso berkesinambungan.

“Jadi, kemudian pidato saya dipotong, sedemikian rupa, keluar dari konteks, diviralkan. Itu yang tidak fair menurut saya,” katanya.

Menurut Suharso pidatonya tersebut untuk mengingatkan dan mengedukasi budaya anti korupsi.

Terlebih ia merupakan salah satu ketua Stranas pencegahan korupsi.

Suharso mengatakan dalam pidato tersebut sebenarnya ia mencontohkan budaya anti korupsi dalam konteks politik.

Pidato tersebut melanjutkan pidato yang disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

“Saya hadir sebagai pengurus politik dan dalam waktu menjelang pemilu. Sementara  pak Nurul Ghufron mengingatkan PPP itu adalah partai yang berdasarkan ketuhanan yang maha m esa. Harus diingat bahwa PPP mengenal manusia pada waktu lahir itu kan menjadi abdun dan menjadi khalifah, jangan semua serba uang, tapi tampaknya PPP itu ragu sehingga jangan sampai sebagai partai yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa itu diganti menjadi keuangan yang kuasa,” katanya.

“Jadi itu peringatan keras yang luar biasa. Itu saya coba sampaikan, konteksnya itu,” kata Suharso.

Hanya saja pidato pada Forum Pendidikan Anti Korupsi yang diselenggarakan KPK pada 15 Agustus lalu itu dibiaskan sehingga mengakibatkan orang salah memahaminya.

“Jadi tidak ada maksud saya tidak menghormati kiai sama sekali. Ini partai persatuan pembangunan itu kan didirikan para ulama,” pungkasnya. 

Siapa sebenarnya Suharso Monoarfa?

Pria bernama lengkap Dr (HC) Ir H Suharso Monoarfa lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 31 Oktober 1954.

Suharso yang kini berusia 67 tahun saat ini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf.

Dia juga seorang pengusaha dan politikus berdarah Gorontalo.

Suharso merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari 19 Januari 2015 hingga 22 Oktober 2019.