Biodata Lukas Enembe yang Diisukan Tulis Surat Imbauan agar KKB Papua Menyerah dan Turunkan Senjata

SURYA.co.id - Simak profil dan biodata Lukas Enembe yang viral diisukan menulis surat imbauan agar KKB Papua menyerah dan turunkan senjata.

Diketahui, tengah viral surat berisi imbauan dari Gubernur Papua Lukas Enembe dengan nomor 005/8003/SET yang dikeluarkan pada 20 Juni 2022.

Surat berisi imbauan itu ditujukan kepada Ketua MRP, Goliath Tabuni, Pangkodap TPNPB-OPm, KNPB, ULMWP, NRFPB, PRP di Lingkungan Provinsi Papua.

Berikut bunyi surat tersebut:

"Bersama ini saya memberi imbauan terutama kepada seluruh Pangkodap TPNPB dan seluruh TPM-OPM yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar segera menurunkan senjata dan segera bergabung dengan NKRI karena kita sudah menerima otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran atau DOB untuk membangun masa depan Papua lebih layak dari saat ini serta mewujudkan seluruh harapan masyarakat Papua dengan kesejahteraan yang setara maupun merata di seluruh wilayah Papua."

Pada bagian bawah surat itu tertera nama Gubernur Papua Lukas Enembe yang disertai tanda tangan dan cap.

Surat ini beredar luas di media sosial dan menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat Papua.

Menanggapi surat tersebut, Juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menegaskan, surat yang dipastikan hoaks itu telah sangat meresahkan.

Baca juga: 4 KEJANGGALAN Tewasnya Bripda Diego Rumaropen Diungkap Aktivis HAM, Tak Dibunuh KKB Papua?

"Sehingga sepatutnya harus polisi bergerak cepat, terutama atas laporan-laporan hoaks sebelumnya," kata Rifai saat dikonfirmasi Kompas.com melalui ponsel, Selasa (21/6/2022).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Soal Surat Imbauan agar Pangkodap TPNPB Turunkan Senjata, Jubir Gubernur Papua: Hoaks'.

Oleh karena itu, Rifai mengimbau masyarakat harus hati-hati menyebar informasi, khususnya seputar Pemerintah Provinsi Papua.

Masyarakat diminta mengunjungi akun resmi milik Pemerintah Provinsi Papua untuk mendapatkan informasi benar dan aktual.

Rifai mengaku telah melaporkan surat edaran berisi hoaks itu kepada Polda Papua.

Ia berharap Polda Papua segera menindaklanjuti kasus tersebut.

"Proses hukum sedang berjalan ditangani Polda Papua, kita tunggu hasilnya karena proses BAP sudah selesai," ujar Rifai.

Biodata Lukas Enembe

Melansir Tribunnewswiki, Lukas Enembe lahir di Tolikara, Papua, pada 27 Juli 1967.

Lukas Enembe merupakan Gubernur Papua dua periode, 2013-2018 dan 2018-2023.

Lukas Enembe juga tergabung dalam Partai Demokrat.

Lukas Enembe menikah dengan Ny Yulce W Enembe.

Dari pernikahan tersebut, Lukas Enembe dikaruniai tiga orang anak, yaitu Astract Bona T.M. Enembe, Eldorado Gamael Enumbi, dan Dario Alvin Nells Isak Enembe.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Papua, Lukas Enembe juga tercatat menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya.

Lukas Enembe mengawali pendidikannya di SD YPPGI Mamit pada 1983.

Selanjutnya ia melanjutkan sekolahnya di Sentani, Ibukota Jayapura.

Tepatnya, Lukas Enembe bersekolah di SMPN 1 Jayapura.

Berikutnya, ia melanjutkan sekolah ke SMAN 3 Jayapura yang juga terletak di Sentani.

Pendidikan menengah tersebut berhasil diselesaikan pada 1986.

Kemudian Lukas Enembe melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Lukas Enembe berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado, pada 1995.

Pada tahun 2001, Lukas Enembe juga sempat belajar di The Christian Leadership & Secound Leanguestic, Cornerstone College, Australia.

Setelah lulus kuliah, Lukas Enembe mengawali karier sebagai CPNS hingga PNS di Kantor Sospol Kabupaten Merauke.

Beberapa waktu berselang, Lukas Enembe mulai berkarier di ranah politik.

Pada tahun 2001, ia terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, mendampingi Eliezer Renmaur.

Selanjutnya, Lukas Enembe berhasil menjadi Bupati Puncak Jaya.

Ketika terpilih menduduki posisi tersbeut, Lukas Enembe berusia 40 tahun.

Pada tahun 2013, Lukas Enembe maju menjadi calon Gubernur Papua.

Ia didampingi oleh Klemen Tinal yang berlaku sebagai wakilnya.

Pasangan ini terpilih dan resmi memimpin Papua untuk periode 2013-2018.

Setelah menjabat selama lima tahun, Lukas Enembe dan Klemen Tinal kembali berpasangan untuk maju dalam Pilkada.

Untuk kedua kalinya, pasangan ini mempimpin Papua.

Pada pemilihan tersebut, Lukas Enembe dan Kelemen Tinal meraih 1.939.539 suara atau 67,54 persen suara.

Dengan ini, Lukas Enembe kembali menjabat sebagai Gubernur Papua untuk masa jabatan 2018-2023.

Tolak Rencana Jokowi Lakukan DOB

Sebelumnya, Lukas Enembe juga jadi sorotan karena tolak rencana Jokowi lakukan Daerah otonomi Baru atau DOB di wilayah kerjanya.

Lukan Enembe secara tegas menolak rencana Jokowi melakukan DOB Papua karena beberapa pertimbangan.

Salah satu yang disorot oleh Lukas Enembe yakni soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih bergantung oada Dana Alokasi Umum.

Melansir Tribun Papua, keterangan penolakan tersebut disampaikan melalui video singkat yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Jayapura, Sabtu (28/05/2022) malam.

"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan.

Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," katanya dengan nada tegas dalam video tersebut.

Sikap tersebut disampaikan Lukas Enembe saat diwawancarai awak media di Kantor penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta, Jumat (28/05/2022) kemarin.

Pada kesempatan itu, dia juga mengaku heran, terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang tiba-tiba muncul dan terus memancing perdebatan banyak kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak.

“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” ujarnya dengan nada bertanya.

Sebagai orang nomor satu di Bumi Cenderawasih, Lukas Enembe mengaku tahu persis seperti apa kondisi masyarakat Papua.

"Sebagai kepala daerah, saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.

Masih menurut Lukas Enembe, pemekaran kabupaten yang ada di Papua selama ini saja belum menghasilkan sesuatu.

Tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dan selama ini masih menggantungkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).

"Apalagi akan dimekarkan lagi 3 provinsi. Uang dari mana yang akan kita ambil untuk memenuhi biaya daerah.

Di Dalam negara demokrasi seperti begini tidak boleh," ujarnya.

Sebelumnya, penolakan juga pernah disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib.

Ia menegaskan pihaknya menolak pemekaran (DOB) di Papua.

Menurutnya ada tiga alasan mendasar mengapa MRP menolak DOB Papua. Pertama saat ini masih ada kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara pembentukan DOB.

Kemudian, rencana melakukan pemekaran itu tanpa kajian ilmiah dan faktor lain adalah soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) 28 kabupaten/kota masih sangat rendah.

Selain itu, lanjut Murib, rencana pemekaran tiga wilayah di Papua tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Karena tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan jaminan kesejahteraan di dalam legislasi.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id