KKB Papua
Biodata Lukas Enembe yang Diisukan Tulis Surat Imbauan agar KKB Papua Menyerah dan Turunkan Senjata
Berikut profil dan biodata Lukas Enembe yang viral diisukan menulis surat imbauan agar KKB Papua menyerah dan turunkan senjata.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi
lihat foto
SURYA.co.id - Simak profil dan biodata Lukas Enembe yang viral diisukan menulis surat imbauan agar KKB Papua menyerah dan turunkan senjata.
Diketahui, tengah viral surat berisi imbauan dari Gubernur Papua Lukas Enembe dengan nomor 005/8003/SET yang dikeluarkan pada 20 Juni 2022.
Surat berisi imbauan itu ditujukan kepada Ketua MRP, Goliath Tabuni, Pangkodap TPNPB-OPm, KNPB, ULMWP, NRFPB, PRP di Lingkungan Provinsi Papua.
Berikut bunyi surat tersebut:
"Bersama ini saya memberi imbauan terutama kepada seluruh Pangkodap TPNPB dan seluruh TPM-OPM yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar segera menurunkan senjata dan segera bergabung dengan NKRI karena kita sudah menerima otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran atau DOB untuk membangun masa depan Papua lebih layak dari saat ini serta mewujudkan seluruh harapan masyarakat Papua dengan kesejahteraan yang setara maupun merata di seluruh wilayah Papua."
Pada bagian bawah surat itu tertera nama Gubernur Papua Lukas Enembe yang disertai tanda tangan dan cap.
Surat ini beredar luas di media sosial dan menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat Papua.
Menanggapi surat tersebut, Juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menegaskan, surat yang dipastikan hoaks itu telah sangat meresahkan.
Baca juga: 4 KEJANGGALAN Tewasnya Bripda Diego Rumaropen Diungkap Aktivis HAM, Tak Dibunuh KKB Papua?
"Sehingga sepatutnya harus polisi bergerak cepat, terutama atas laporan-laporan hoaks sebelumnya," kata Rifai saat dikonfirmasi Kompas.com melalui ponsel, Selasa (21/6/2022).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Soal Surat Imbauan agar Pangkodap TPNPB Turunkan Senjata, Jubir Gubernur Papua: Hoaks'.
Oleh karena itu, Rifai mengimbau masyarakat harus hati-hati menyebar informasi, khususnya seputar Pemerintah Provinsi Papua.
Masyarakat diminta mengunjungi akun resmi milik Pemerintah Provinsi Papua untuk mendapatkan informasi benar dan aktual.
Rifai mengaku telah melaporkan surat edaran berisi hoaks itu kepada Polda Papua.
Ia berharap Polda Papua segera menindaklanjuti kasus tersebut.
"Proses hukum sedang berjalan ditangani Polda Papua, kita tunggu hasilnya karena proses BAP sudah selesai," ujar Rifai.
