Grahadi

Pemprov Jatim

7 Kali Berturut-turut, Pemprov Jatim Raih Opini WTP dari BPK RI

Pemprov Jawa Timur kembali mencatatkan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Cak Sur
Humas Pemprov Jatim
Rapat paripurna DPRD Jatim yang berlangsung pada Rabu (25/5/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi  Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali mencatatkan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021. 

Capaian ini, menjadi kali ketujuh secara berturut-turut yang didapat Pemprov Jatim sejak tahun anggaran 2015. 

LHP BPK RI ini disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr Akhsanul Khaq dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim yang berlangsung pada Rabu (25/5/2022).

LHP BPK itu disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kusnadi, Ketua DPRD Jatim.

"Jadi, BPK RI telah melakukan pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memperoleh wajar tanpa pengecualian," kata Akhsanul Khaq dalam rapat paripurna yang juga dihadiri Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono

Sesuai ketentuan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah memang bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh Pemda.

Menurutnya, hal ini merupakan pertimbangan profesional dengan memperhatikan sejumlah hal. 

Yakni, sesuai dengan standar akuntasi pemerintahan kemudian kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Lalu kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya, efektifitas sistem pengendalian internal.

"Jadi, dengan demikian BPK menyimpulkan bahwa Pemprov Jatim memperoleh opini WTP," jelasnya. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved