SOSOK Istri Prajurit TNI yang Sindir Presiden Jokowi dengan Nyanyi Potong Bebek Angsa, Ini Motifnya
Inilah sosok istri prajurit TNI anggota Yonif 117 Ksatria Yudha yang menyindir Presiden Joko ‘Jokowi Widodo dan viral di media sosial.
lihat foto
SURYA.CO.ID - Inilah sosok istri prajurit TNI anggota Yonif 117 Ksatria Yudha yang menyindir Presiden Joko ‘Jokowi Widodo dan viral di media sosial.
Istri prajurit TNI berinisial AA ini menyindir Presiden Jokowi dengan mengunggah video nyanyian potong bebek angsa di status WhatsApp.
Bukan nyanyian biasa, karena istri prajurit TNI ini menyelipkan kritikan soal wacana presiden 3 periode.
"Potong bebek angsa masak di kuali, gagal urus bangsa minta 3 kali," begitu bunyi nyanyian yang diunggah istri prajurit TNI ini.
Kontan, unggahan WhatsApp ini pun menyebar viral dan menjadi polemik di masyarakat.
Baca juga: SIAPA yang Bocorkan ke Jokowi Soal Grup WhatsApp TNI-Polri Perdebatkan IKN? Jenderal Dudung Bereaksi
Tak lama setelah itu, istri prajurit TNI ini pun meminta maaf terbuka dalam sebuah video.
Pelaku mengaku perbuatannya hanya mengikuti orang lain, tanpa ada iktikad menyudutkan pemerintah.
Pelaku tercatat sebagai Anggota Persit, Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana Yonif 117 KY.
Dia mengunggah video itu di status WA, tapi tidak diuplod di Facebook atau Instagram.
"Tidak ada terpikir niat saya hal yang menyudutkan pemerintahan bapak Jokowi sekarang ini.
Saya hanya ikut-ikutan orang lain. Saya dapat screenshoot dari teman saya.
Dengan adanya hal tersebut, saya atas nama pribadi dari hati yang paling dalam, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaktahuan dan perbuatan saya terhadap bapak Presiden RI.
Kepada bapak Panglima TNI dan ibu ketua umum dharma pertiwi," ujar AA dalam permintaan maafnya.
Warning Keras Jokowi dan Reaksi Jenderal Dudung
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah membuat pernyataan mengejutkan tentang percakapan di grup WhatsApp TNI-Polri.
Pernyataan Presiden Jokowi ini terkait perdebatan di grup WA TNI-Polri soal kebijakan pemerintah, seperti ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Menurut Jokowi, tidak seharusnya para perwira TNI Polri itu memperdebatkan kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR.
"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN 'nggak setuju, IKN apa'. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR RI," kata Jokowi di acara Rapim TNI-Polri pada 1 Maret 2022.
Menurutnya, anggota TNI dan Polri tidaklah memiliki demokrasi dan kedisiplinannya berbeda dengan masyarakat sipil.
Diskusi dan kegiatan harus mengikuti aturan dan merujuk kepada aturan pimpinan.
"Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silahkan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu," ungkap Jokowi.
Ia mengingatkan agar berhati-hati terkait hal itu. Meski kecil, jika dibiarkan, akan jadi preseden buruk.
"Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar, dan kita akan kehilangan kedisiplinan TNI maupun Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan oleh pimpinan, itu saya ingatkan," tegas dia.
Selaras dengan pernyataan Jokowi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan pihaknya akan menertibkan whatsapp group (WAG) di internal TNI AD.
Tentunya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Ibu Kota Negara (IKN).
Hal itu disampaikan Jenderal Dudung dalam Rapim TNI AD tahun 2022 di Mabesad, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (2/3/2022).
"Ada penekanan khusus dari bapak presiden masalah di WA grup yang masih membicarakan tentang IKN, pada prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan dan ini sudah final," kata Jenderal Dudung.
Ia menambahkan, bahwa apapun nanti yang akan terjadi selama proses pemindahan, TNI AD akan mengikuti dan juga mempersiapkan untuk pindah ke Kalimantan.
Selain itu, Dudung mengatakan bahwa dalam Rapim TNI AD ini akan dibahas terkait perkembangan situasi dan permasalahan terkini soal kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.
Untuk itu, Dudung menyebut TNI AD siap mendukung program pemerintah soal food estate di berbagai daerah mulai dari NTT, Kalimantan dan berbagai daerah lainnya.
"Bagaimana program-program TNI AD yang mendukung bagaimana meningkatkan perekonomian dari dampak Covid-19," jelas Dudung.
Lalu, siapa yang memberikan informasi ke Jokowi mengenai grup WA perwira TNI-Polri tersebut?
Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, Effendi Simbolon mengatakan, Jokowi sudah tahu soal grup WA TNI-Polri itu sejak lama karena mendapat laporan intelejen.
“Tanpa perlu masuk ke WhatsApp Grup itu, presiden pasti sudah tahu (apa yang diperbincangkan), dan ini sudah berlangsung lama,” tutur Effendi Simbolon.
Ia mengaku heran bahwa presiden baru saat ini menyampaikan perlunya pendisipinan komunikasi di grup WA TNI-Polri.
Effendi Simbolon mengaku sudah lama mengetahui adanya grup WA TNI-Polri.
Dia pun mengaku dan mengetahui percakapan apa saja yang berlangsung di WA grup itu.
Politikus PDIP tersebut mengatakan bahwa banyak hal yang dibicarakan di grup WA TNI-Polri itu, termasuk mengomentari kebijakan-kebijakan negara.
“Bukan hanya soal IKN (ibu kota negara), tapi juga hal lain termasuk minyak goreng,” ungkapnya.
Menurutnya memang penting untuk mendiplinkan percapakan, karena seharusnya personel TNI-Polri tegak lurus dengan kebijakan negara.
Ia pun menyatakan, TNI-Polri sudah punya forum dan mekanisme sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat.
“TNI dan Polri itu lembaga yang berkembang alam demokrasi di dalamnya, tetapi ketika sudah ada keputusan, tegak lurus dong. Laksanakan,” ucap Effendi Simbolon. (tribun jabar/kompas TV)
