APBD Sidoarjo 2022 Rp 5,4 Triliun, Pemkab Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pemkab dan DPRD Sidoarjo sudah sepakat, APBD Sidoarjo tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 5,4 triliun.

Menurut Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, tahun 2022 adalah tahun yang penuh tantangan.

Pemulihan ekonomi akan menjadi fokus dari setiap belanja APBD Sidoarjo.

"Tentu pemulihan ekonomi diiringi ketat dengan penguatan sektor kesehatan karena pandemi memang belum bisa diketahui kapan berakhir. Tapi dengan besaran APBD 2022 yang disepakati bersama ini, kita ingin mengirimkan sinyal bahwa ada semangat, ada optimisme pemulihan ekonomi,” kata Muhdlor, Minggu (28/11/2021).

Dia membeber sejumlah program pemulihan ekonomi yang telah disiapkan, seperti pembangunan serta pemerataan infrastruktur.

Betonisasi jalan akan terus dijalankan, dan semakin meluas ke berbagai wilayah.

Hal itu semakin melengkapi lebih dari 25 ruas jalan yang tuntas dibetonisasi pada akhir tahun ini.

Selain itu, ada alokasi untuk mempercepat pembangunan frontage road kawasann Waru-Buduran dan pengembangan flyover Aloha untuk mengurai kemacetan.

”Infrastruktur menjadi salah satu cara memulihkan ekonomi. Dengan infrastruktur yang baik, mobilitas orang dan barang semakin lancar," lanjut Gus Muhdlor, panggilan Ahmad Muhdlor.

Selain itu, masih kata Muhdlor, tentu saja dalam proses pengerjaannya juga menyerap lapangan kerja.

Bahkan beberapa skema kita bikin cash for work, padat karya tunai, agar rakyat merasakan manfaat secara langsung dengan ikut bekerja di program pembangunan.

APBD juga akan memberi alokasi khusus untuk pemulihan ekonomi berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Digitalisasi UMKM akan menjadi fokus dengan membawa UMKM Sidoarjo semakin go digital serta terkoneksi dengan pasar nasional serta internasional.

”Untuk memperkuat ekonomi arus bawah, kita juga menyiapkan program Kartu Usaha Perempuan Mandiri atau KURMA, yaitu bantuan modal Rp5 juta sampai Rp 50 juta untuk kaum perempuan, terutama yang menjadi korban PHK, perempuan kepala keluarga, dan dari keluarga kurang mampu. Kita akan fasilitasi mereka semua berwirausaha dengan modal dan pendampingan. Ini salah satu skema pemulihan ekonomi,” paparnya.

Dia menambahkan, sektor kesehatan dan pendidikan tentu juga menjadi bidang wajib yang diperhatikan serius oleh pemerintah daerah.