Pensiun dari Panglima TNI, Hadi Tjahjanto Diprediksi Masuk Kabinet, Posisinya di Lingkaran Presiden?

SURYA.co.id | JAKARTA - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya memprediksi Marsekal Hadi Tjahjanto bakal masuk di kabinet Jokowi-Ma'ruf selepas lengser dari Panglima TNI. 

Yunarto memprediksi satu dari tiga posisi yang bisa diduduki Hadi Tjahjanto, yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Menteri Perhubungan (Mnehub) atau menteri Menteri Koordinator Polilitk Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Jika nantinya menjabat KSP, maka Hadi menggantikan seniornya di TNI, yakni Moeldoko. Sementara, apabila menduduki kursi Menhub, maka mendongkel Budi Karya. 

Terakhir, jika nantinya duduk di kursi Menkopolhukam, Panglima TNI yang lengser bulan ini akan menggantikan Mahfud MD.

Hingga saat ini, isu reshuffle makin santer setelah DPR menyetujui usulan Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, Senin (8/11/2021).

Menurut Yunarto, Hadi Tjahjanto berpeluang duduk di kursi kabinet karena rekam jejaknya dekat dengan Presidne Jokowi.

Posisi yang cocok untuk Hadi, menurut Yunarto, bisa menjabat di kementerian sektoral seperti Perhubungan atau Polhukam. Tapi tak menutup kemungkinan masuk ke lingkaran dalam presiden seperti Kepala Staf Presiden (KSP).

"Apakah Pak Hadi Tjahjanto dimungkinkan untuk masuk ke dalam barisan kabinet baru? Saya pikir sangat mungkin."

"Diketahui beliau orang lama presiden, bisa dipastikan satu garis visi misi dari mulai sesmilpres lalu kemudian kemarin menjadi Panglima, sehingga sangat dimungkinkan," kata Yunarto, Senin (8/11/2021), dilansir Tribunnews.com.

Hadi Tjahjanto ramaikan bursa menteri

Selain Yunarto, pengamat politik sekaligus peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes juga memprediksi hal serupa.

Arya memprediksi Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun, bakal masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi.

Bahkan, Arya menilai mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu akan meramaikan bursa reshuffle untuk menggantikan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko.

"Mungkin juga ada KSP, karena kalau kita lihat spot ini memang disiapkan sebagai suatu lingkaran terdekat Pak Jokowi."

"Untuk memberikan rekomendasi strategis terhadap kebijakan penting dalam pemerintahan," kata Arya, dikutip dari Kompas TV.

Arya menilai posisi KSP sudah tepat bagi Hadi Tjahjanto, sebab posisi untuk menggantikan menteri koordinator sulit tergantikan.

Hal itu lantaran sudah ada Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau kita lihat di posisi menko saya lihat sudah tidak bisa digeser. Saya kira itu formasi yang sudah cukup pas, agak susah digeser," ujarnya.

Tanggapan Parpol

Sementara itu, mayoritas fraksi di parlemen menanggapi isu reshuffle secara diplomatis. Mereka enggan berspekulasi dan lebih menyerahkan keputusan itu kepada presiden.

Seperti tanggapan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Nico Siahaan. "Untuk isu reshuffle saya tak bisa berasumsi. Karena selain itu prerogatif presiden, juga banyak unsur kinerja yang tidak mudah untuk diukur sebagai patokan reshuffle," kata Nico, dikutip dari Tribunnews.com.

Kemudian, Gerindra melalui sang Sekretaris Jenderal yakni Ahmad Muzani juga sepakat masuk tidaknya Hadi ke kabinet merupakan wewenang presiden.

Ditemui di Kompleks Parlemen, Muzani sendiri mengaku belum mendengar informasi rencana reshuffle dari istana.

"Sepenuhnya wewenang presiden. Presiden ada kewenangan sepenuhnya dalam sistem ketatanegaraan kita sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial."

"Presiden berwenang menetapkan pembantu-pembantunya sebagai menteri atau mengganti," kata Muzani.

Sementara, Syaifullah Tamliha, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, menyarankan agar Hadi dapat menikmati masa pensiunnya dengan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Namun bila akhirnya masuk ke kabinet, Syaifullah menilai Hadi bisa mendapatkan posisi Gubernur Lemhanas sehingga tetap menjalin hubungan dengan Komisi I DPR RI.

"Sebaiknya beliau menikmati masa pensiun, kumpul keluarga dan enjoy. Jika untuk tetap menjadi mitra Komisi I, pilihannya menjadi Gubernur Lemhanas," ucapnya.

Untuk partai koalisi pendukung pemerintah lainnya seperti Fraksi Golkar, NasDem, dan PKB menyatakan enggan berkomentar mengenai isu masuknya Hadi ke kabinet.

Di sisi lain, PKS dan Demokrat yang merupakan partai oposisi sebenarnya memiliki pendapat tak berbeda jauh, yakni menyerahkan kepada presiden.

Hanya saja, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta agar kesempatan ini tak dijadikan kesempatan pemerintah untuk bagi-bagi jabatan dan upaya memberikan ucapan terima kasih atas sumbangsih yang bersangkutan.

"Hak Presiden untuk mengangkat pembantunya, monggo saja (kalau Hadi masuk kabinet). Tapi pastikan mereka yang diangkat punya kapasitas dan integritas," kata Mardani.

"Bukan sekedar bagi-bagi jabatan dan ucapan terima kasih. Posisi apa yang pas, monggo Presiden memutuskan, tapi rakyat perlu pejabat negara yang cakap, rajin dan jujur," imbuhnya.

Selanjutnya, politikus senior Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyebut Hadi bisa saja masuk kabinet, hanya saja keputusan berada di tangan presiden.
Andaikan masuk pun, Syarief menilai Hadi cocok berada di bidang politik dan keamanan.

"Hak preogrative Presiden, tapi Pak Hadi tentunya punya pengetahuan dan pengalaman di bidang politik, keamanan dan sosial, serta pribadi yang kuat," kata Syarief. (Tribunnews.com)