Update Survei Calon Panglima TNI: Jenderal Andika Perkasa Unggul, Berikut Harapan Para Ahli

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut update terbaru tentang survei calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang dilakukan oleh Setara Institute.

Diketahui, Setara Institute baru-baru ini melakukan survei 100 opini ahli terkait calon Panglima TNI selanjutnya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa unggul 4 dimensi sebagai calon Panglima TNI.

Sementara itu, mayoritas ahli dalam survei SETARA Institute berharap panglima TNI dapat menghapus praktik kekerasan yang melibatkan prajurit TNI terhadap warga sipil.

“Sebanyak 74 persen ahli memilih penghapusan kekerasan prajurit terhadap warga sipil," kata Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia Setara Institute Ikhsan Yosari, melansir dari ANTARA.

Baca juga: Bocoran Terbaru Kriteria Calon Panglima TNI Menurut Istana, Jenderal Andika Perkasa Masih Unggul

Penghapusan praktik kekerasan itu merupakan satu dari lima isu prioritas internal, yang menurut mayoritas ahli, perlu jadi perhatian panglima TNI yang baru.

Dalam surveinya yang lain, SETARA menemukan pada periode 5 Oktober 2020 sampai 4 Oktober 2021, ada empat kasus kekerasan prajurit TNI terhadap warga sipil.

Kasus-kasus itu terjadi di Merauke, Papua; Purwakarta, Jawa Barat; dan Nusa Tenggara Timur, ucap Ikhsan.

Di samping penghapusan kekerasan, hasil survei persepsi para ahli menunjukkan panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto perlu memastikan jajarannya netral dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Ahli yang memilih isu netralitas TNI perlu jadi prioritas sebanyak 62 persen, ujar Ikhsan.

Isu-isu internal TNI lainnya yang diyakini oleh para ahli prioritas, yaitu pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penghentian penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil di luar posisi yang ditetapkan dalam Undang-Undang TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta pengutamaan dialog dalam penanganan konflik di Papua dan penghentian keterlibatan TNI dalam konflik lahan.

Hasil survei SETARA Institute yang melibatkan sekitar 100 ahli bidang pertahanan dan keamanan serta HAM, juga menujukan mayoritas responden memilih panglima TNI yang baru perlu menempatkan masalah pelanggaran batas wilayah sebagai prioritas.

Pelanggaran batas wilayah merupakan satu dari lima prioritas eksternal, yang menurut mayoritas ahli, perlu jadi perhatian panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

"74 persen ahli menilai (isu) yang paling penting pelanggaran wilayah perbatasan, 60 persen konflik Laut China Selatan, 54 persen perompakan dan pencurian sumber daya alam serta kelompok bersenjata, 52 persen pelibatan proporsional TNI dalam menghadapi tindak pidana terorisme, dan 48 persen serangan siber," papar Ikhsan.