TNI-Polri Sukses Buru KKB Papua dan Membuatnya Makin Terjepit, Ketua PBNU: Kita Ucapkan Apresiasi

Bahkan Alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) pun mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen.

"Karena itu adalah anggaran pemerintah, tentu harus diawasi, sama dengan pemerintah daerah lainnya. Sehingga, dana yang diberikan tersebut benar-benar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Papua,” jelasnya.  

Sejumlah Organisasi Masyarakat tolak KKB Papua

Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Komponen Merah Putih Papua, menolak dengan tegas keberadaan teroris KKB Papua.

Mereka bahkan tak mau memperingati hari jadi OPM yang jatuh setiap tanggal 1 Juli.

Ketua Komponen Merah Putih Provinsi Papua, Albert Ali Kabiay, mengatakan peryataan sikap tersebut demi menjaga Tanah Papua tetap aman dan damai.

Alasannya, lantaran melihat dinamika politik dan gangguan keamanan yang ditengarai organisasi tersebut selama ini di Papua. 

"Kami menolak segala bentuk kegiatan peringatan 1 Juli HUT TPN/OPM atau kelompok separatis teroris di Papua.

Sebab 1 juli yang sesungguhnya ialah HUT Bhayangkara Polri," ujarnya dalam keterangan pers di Obhe Kampung Sereh, Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Rabu (30/6/2021).

Seperti dilansir dari Tribun-Papua.com dalam artikel 'Sejumlah Organisasi Masyarakat di Papua Tolak Peringatan OPM 1 Juli'

Kabiay saat memberikan keterangan pers, didampingi sejumlah tokoh muda Papua; Ondoafi Kampung Sereh, Yanto Eluay yang juga anak kandung dari tokoh masyarakat Papua yang disegani, almarhum Theys Eluay.

Kemudian, Ketua Barisan Merah Putih, Max Ohee, anak kandung dari Pejuang Pepera 1969, Ramses Ohee. Kepala Suku Besar Eseleng Tabi, Herman Yoku, dan Sem Kogoya selaku Wakil Ketua Pengendali Masyarakat Adat Pegununangan Tengah Papua.

Adapun pernyataan sikap yang disampaikan berisi enam poin.

Pertama, mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh kelompok separatis dan teroris di Papua. Sebab, nantinya akan merugikan masyarakat sendiri.

Kedua, mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah terhadap penetapan kelompok separatis di Papua sebagai kelompok teroris.