Breaking News:

Berita Jember

Hampir Semua Pinjaman Online Ilegal, BPKN Gandeng Unej Jember untuk Mengedukasi Masyarakat

Kini beberapa konsumen pinjaman online justru harus melunasi utang berikut bunganya yang sangat besar dan memberatkan

humas Universitas Jember for SURYA
Ketua Komisi Kerjasama dan Kelembagaan BPKN Haris Munandar (kiri). 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Banyaknya kasus pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat menjadi laporan kedua terbanyak yang masuk ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Karena praktiknya yang merugikan itu, BPKN mengingatkan masyarakat bahwa hampir semua lembaga pinjaman online adalah ilegal sehingga memicu persoalan bagi masyarakat yang telanjur terjerat.

Seperti disampaikan oleh Ketua Komisi Kerjasama dan Kelembagaan BPKN, Haris Munandar saat berada di Universitas Jember (Unej), Kamis (10/6/2021), masyarakat sebaiknya berhati-hati pada tawaran “manisnya” pinjaman online tersebut.

Sebab praktik pinjaman online hingga kini terus memakan korban. Kini beberapa konsumen pinjaman online justru harus melunasi utang berikut bunganya yang sangat besar dan memberatkan.

“Laporan terkait pinjaman online menjadi kasus terbanyak kedua yang masuk ke BPKN. Sayangnya hampir semua pinjaman online yang dilaporkan bermasalah adalah ilegal, alias tidak terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ujar Haris usai melakukan penandatanganan kerjasama antara BPKN dengan Unej di aula lantai III Gedung Rektorat Unej, Kamis (10/6/2021).

Menurut Haris, hampir semua pinjaman online yang ilegal jelas-jelas merugikan konsumen. Namun sayangnya tidak banyak masyarakat yang menyadari potensi kerugian setelah mereka mengambil pinjaman.

Haris menambahkan, BPKN kesulitan melakukan upaya-upaya penyelesaian kasus pinjaman online, sebab pelaku pinjaman online ilegal itu tidak ada di Indonesia.

“Kami mengalami kesulitan dalam melakukan upaya mediasi. Karena pinjaman online ilegal ini kan berbasis aplikasi dan bukan berasal dari negara kita. Sehingga kami tidak bisa melakukan bentuk-bentuk penyelesaian dalam perlindungan konsumen,” imbuh Haris.

Karena itu, untuk membangun kesadaran masyarakat akan resiko pinjaman online ilegal, BPKN menggandeng Unej. Melalui kerjasama tersebut, BPKN berharap bisa membantu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian masyarakat untuk melindungi diri.

“Mencerdaskan masyarakat ini menjadi hal yang paling penting. Karena itu kita juga melibatkan berbagai pihak salah satunya kerjasama dengan Unej,” pungkas Haris. ***

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved