KPK
Ketua KPK Nyatakan Perang Badar & Minta Galak Berantas Korupsi Setelah Lantik 1.271 Pegawai Jadi PNS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta 1.271 pegawainya yang baru dilantik jadi PNS makin galak berantas korupsi.
SURYA.co.id | JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta 1.271 pegawainya yang baru dilantik jadi PNS makin galak berantas korupsi.
Dalam kesempatan yang sama, Firli pun menyatakan perang badar terhadap korupsi serta tidak akan melakukan gencatan senjata selama korupsi masih ada di Indonesia.
Adapun dalam pelantikan menjadi PNS tersebut, para pegawai itu juga mengucapkan sumpah.
Beberapa sumpah yang diucapkan berisi agar mereka tidak mementingkan diri sendiri, kelompok maupun golongan dalam pemberantasan korupsi serta menjaga kerahasiaan.
Seperti diketahui, pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi PNS itu berlangsung di tengah polemik 75 pegawai tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
Sebanyak 700 pegawai yang lulus TWK sempat mengajukan supaya pelantikan ditunda hingga polemik 75 pegawai yang tidak lulus selesai.
Namun, pengajuan itu ditolak oleh Firli Bahuri hingga pelaksanaan pelantikan 1.271 pegawai KPK berlangsung pada hari ini, 1 Juni 2021 dan bertepatan dengan peringatan Hari Lahirnya Pancasila.
Sumpah pegawai KPK
Pengambilan sumpah jabatan hanya diwakili oleh 53 pegawai dan pejabat struktural.
Sementara itu, pegawai yang lain mengikuti pelantikan melalui aplikasi daring.
Pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, dan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menjadi perwakilan yang dilantik secara simbolis.
Dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV, berikut isi sumpah janji yang dibacakan oleh Ketua KPK:
“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah."
"Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab."
“Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS."
"Serta akan senantiasa mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan."
“Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan."
“Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemanggat untuk kepentingan negara," ujar Firli Bahuri yang diikuti oleh Cahya Hardianto Harefa dan Pahala Nainggolan.
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, pelantikan pegawai KPK menjadi ASN ini digelar di tengah polemik TWK.
Terdapat 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK.
Dari jumlah itu, sebanyak 24 pegawai disebut akan dibina.
Sementara itu, 51 pegawai akan diberhentikan pada akhir Oktober 2021 mendatang.
Sebelumnya, terdapat 700 pegawai yang lulus TWK meminta agar pelantikan mereka sebagai ASN ditunda hingga polemik 75 pegawai tuntas.
Permintaan itu telah disampaikan para pegawai dari lintas direktorat di KPK tersebut kepada pimpinan lembaga antirasuah.
Ketua KPK nyatakan perang badar terhadap korupsi
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Firli Bahuri berharap instansinya makin galak memberantas korupsi di Indonesia setelah 1.271 pegawainya resmi menjadi ASN.
Jenderal bintang tiga polisi itu langsung menyatakan perang badar melawan korupsi di Indonesia usai pegawainya jadi ASN.
"Dengan menjadi manusia yang adil dan beradab Insya Allah sila ketiga persatuan Indonesia akan menjadi kekuatan segenap bangsa indonesia dalam perang badar melawan korupsi," ucap Firli di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021).
Firli mengatakan pernyataan perang ini didasari karena dia menilai korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan.
Ia menegaskan korupsi bukan hanya merugikan keuangan namun turut menghambat kemajuan negara.
Para pegawai diminta siap melakukan perang itu.
Firli menegaskan perang dengan korupsi wajib digaungkan untuk membuat bangsa dan negara berhasil mencapai cita-citanya.
"Perang bersama melawan korupsi yang mengakar di negeri ini tentunya dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Firli.
Firli mengatakan perang itu akan berlangsung sampai Indonesia bebas dari korupsi.
Jika belum, KPK tidak akan pernah menyatakan 'gencatan senjata'.
"Pemberantasan korupsi tidak akan berhenti sampai kita mati, sampai Indonesia, NKRI bebas dari korupsi," tutur Firli.
Firli juga meminta para pegawainya memperkuat integritas usai dilantik jadi ASN.
Independensi pegawai diminta tidak tergerus hanya karena berubah status.
"KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh mana pun," tandas Firli. (tribunnews.com)
Baca berita lainnya terkait polemik pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN