Info Mudik Surabaya: Tes Swab Selain Plat L & W, PPKM Mikro Diperpanjang Seusai Larangan Mudik
Berikut info mudik Surabaya, Senin (17/5/2021), di antaranya pemberlakuan tes swab untuk pengendara kendaraan selain plat L dan W yang masuk ke Suraba
Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
lihat foto
Jika kemudian ditemukan, polisi akan bekerjasama dengan Satgas Covid-19 Surabaya untuk memberikan tindak lanjut.
Perpanjangan PPKM Mikro setelah lebaran
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro akan kembali diberlakukan setelah masa larangan mudik Lebaran.
Kebijakan ini rencananya diperpanjang selama 14 hari dan diterapkan di 30 provinsi.
"PPKM mikro tahap kedelapan yaitu, 18-31 Mei, akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5/2021).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'PPKM Berskala Mikro Diperpanjang Setelah Masa Larangan Mudik'
PPKM mikro kembali diperpanjang guna mencegah peningkatan kasus Covid-19.
Airlangga menuturkan, saat ini terdapat 11 provinsi mengalami kenaikan kasus.
Lima provinsi di antaranya mengalami peningkatan kasus yang cukup tajam.
"Dari 30 provinsi yang melaksanakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mikro, 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian dengan 5 provinsi yang meningkat cukup tajam," ujar Airlangga.
Lima provinsi yang dimaksud Airlangga yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh dan Kalimantan Barat.
Ia menyebut, kenaikan ini terjadi karena masuknya pekerja migran ke Tanah Air.
Airlangga mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan (bed occupancy rate) di 7 provinsi meningkat menjadi lebih dari 50 persen.
Rinciannya, Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50,6 persen.
"Ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatera. Oleh karena itu Sumatera menjadi perhatian dari pemerintah," kata Airlangga.
(Firman Rachmanudin/Arum Puspita/SURYA.CO.ID)
