Bocoran Surat Kepala RSPAD untuk Jenderal Andika Perkasa Diungkap IPW, Soal Polemik Vaksin Nusantara

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Soal polemik vaksin Nusantara, Indonesia Police Watch (IPW) memberikan bocoran isi surat kepala RSPAD Gatot Soebroto kepada KASAD Jenderal Andika Perkasa.

Hal itu diungkapkan Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada Warta Kota, Kamis (15/4/2020).

Menurut Neta, surat tersebut berisi beberapa poin terkait vaksin Nusantara.

Baca juga: Sosok Ferry Sunarto yang Membuat Jenderal Andika Perkasa Kagum, Dikenalkan kepada Aprilio Manganang

Baca juga: Sosok Pak Bonen Penjaga Makam Orangtua Jenderal Andika Perkasa, Terbaring di RSPAD Gatot Soebroto

Berikut ulasannya dilansir dari Warta Kota dalam artikel 'IPW Minta Jenderal Andika Perkasa Bersikap Soal Uji Vaksin Nusantara di RSPAD'

1. Sehubungan dengan info info di medsos berkaitan dengan  pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan bbrp hal sbb: 

 a. Penelitian Fase kedua tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dlm proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.  

 b. Mempedomani juk Bapak KSAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sdh menekankan kepada tim peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi dan eksklusi, penelitian demi validitas penelitian. 

2. Banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bhw vaksin tersebut bagus (padahal masih dalam proses penelitian).

3. Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara.

Proses dari pengambilan sampel sampai pemberian sel dendritik rata-rata 7-8 hari.

Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.  

4. Mohon menjadi maklum dan mohon petunjuk. 

Selain itu, Neta juga meminta agar Jenderal Andika Perkasa segera mengambil sikap untuk mengatasi polemik tersebut.

"IPW menilai sikap tegas KSAD diperlukan agar tidak muncul keresahan dan kegaduhan di masyarakat atas polemik Vaksin Nusantara tersebut," ujarnya.