Menkumham Tolak Kubu Moeldoko, AHY: Ini Kemenangan Partai Demokrat dan Demokrasi di Indonesia

Diketahui, kisruh Partai Demokrat telah berlangsung sejak Februari 2021 di mana Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan adanya kelompok yang ingin melengserkan dirinya.

Diketahui beberapa waktu kemudian, kelompok tersebut disebut Demokrat adalah Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Pada Jumat (5/3/2021), kubu GPK-PD diketahui menggelar kongres luar biasa (KLB) yang menghasilkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Namun, pada hari ini Rabu (31/3/2021), pemerintah memutuskan menolak hasil KLB Deli Serdang yang diumumkan oleh Menkumham Yasonna Laoly.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 maret 2021 ditolak," ucap Yasonna dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Rabu.

Kader Demokrat di Jatim solid dukung AHY

Sementara itu, pengurus Partai Demokrat Surabaya menyambut baik putusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB versi Moeldoko.

Demokrat Surabaya bergembira dan menegaskan semakin solid di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Kami menghaturkan terimakasih. Syukur, Alhamdulillah. Putusan dari Kemenkumham berpihak kepada kebenaran," kata Sekretaris DPC Demokrat Surabaya Junaedi kepada Surya.co.id dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (31/3/2021).

Pihaknya mengapresiasi kinerja Kemenkumham. Keputusan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum dan yuridis.

"Hal ini sekaligus membuktikan, bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga, Ketum AHY adalah Ketua Umum (Demokrat) yang sah. Ini sesuai dengan Kongres Demokrat kelima, tahun 2020," katanya.

Pihaknya juga memastikan seluruh pengurus dan kader Demokrat solid di bawah kepemimpinan AHY. "Kami pastikan Demokrat Surabaya solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum AHY," kata Junaedi.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Permohonan ini diajukan Moeldoko dan kawan-kawan setelah melakukan Kongres Luar Biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pada awal Maret silam.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna Laoly.