Konflik Partai Demokrat

'Masyarakat Lebih Suka Partai Demokrat Dipimpin Pak Jenderal daripada Pak Mayor' Klaim Kubu Moeldoko

'Sekarang pada kenyataannya, masyarakat lebih menyukai Partai Demokrat yang dipimpin Pak Jenderal daripada Pak Mayor' begitu klaim kubu Moeldoko.

Editor: Iksan Fauzi
Kolase Tribunnews.com/dok pribadi AHY
Perang di internal Partai Demokrat antara kubu Moeldoko melawan AHY. 

“Sebuah Kongres Luar Biasa yang memutuskan untuk mendemisionerkan Kepengurusan Partai Demokrat di bawah Kepemimpinan AHY,” tambahnya.

Saat ini, sambung Saiful Huda, Partai Demokrat sepakat memutuskan hanya ada satu Partai Demokrat yaitu yang diketuai Moeldoko.

Atas dasar itu, Saiful menuturkan Marzuki Alie dan sejumlah pihak yang sebelumnya dipecat AHY dan menggugat mencabut laporannya.

“Jangan sampai ada lagi suara sumbang dari pihak seberang, yang seolah-olah dengan dicabutnya gugatan Pak Marzuki Alie dan kawan-kawan terhadap Ketum Partai Demokrat AHY, dianggap sebagai suatu bentuk ketidak percayaan diri Pak Marzuki Alie dkk. Itu salah besar!” dia menegaskan.

Kubu AHY menilai KLB abal-abal

Sebelumnya, Partai Demokrat kubu AHY menyebut kubu Moeldoko tidak akan bisa melengkapi berkas yang diminta oleh Kemenkumham sebagai syarat pengesahan kepengurusan KLB Deli Serdang.

Salah satu alasannya, yakni kubu Moeldoko tidak ada persetujuan dari dua pertiga suara ketua DPD dan setengah dari suara ketua DPC Partai Demokrat.

Ketua Badan Pembina Organisasi dan Kaderisasi Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengaklaim partainya solid.

Pihaknya pun optimistis kubu Moeldoko tidak akan bisa melengkapi persyaratan tersebut.

"Sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa KLB itu abal-abal. KLB itu tidak memenuhi prosedur dan AD/ART yang berlaku, oleh karenanya wajar kalau kemudian dikembalikan," katanya, Senin (22/3/2021).

“Ada rambu-rambu, ada aturan yang tentu itu ditabrak oleh pihak mereka yang semestinya mereka mengakui bahwa KLB itu tidak memenuhi persyaratan formal baik prosedur maupun syarat-syarat formalnya,” sambungnya.

Herman juga meminta jika memang tidak bisa melengkapi berkas, lebih baik Moeldoko membuat partai baru saja daripada terus membuat keadaan semakin gaduh.

“Lebih baik kalau memang akan dilanjutkan, untuk membentuk partai baru saja daripada kemudian terus mengganggu kerja kerja politik Partai Demokrat,” ujar Herman.

Dia pun berharap agar kubu Moeldoko tidak lagi mengganggu serta mengancam terhadap kedaulatan Partai Demokrat.

"Kami supaya bisa bekerja kembali dengan tenang gitu loh tidak terganggu dengan hal-hal yang tentu mengancam terhadap kedaulutan Partai Demokrat mengancam kepemimpinan Mas Agus Harimurti Yudhoyono," pungkasnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan ada berkas yang belum dilengkapi dalam permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat yang diketuai Moeldoko.

Yasonna kemudian mengingatkan Partai Demokrat yang dipimpin Moeldoko segera melengkapi berkas selambatnya 7 hari.

Baca berita lainnya terkait Konflik Partai Demokrat antara kubu Jenderal vs Mayor

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved