'Masyarakat Lebih Suka Partai Demokrat Dipimpin Pak Jenderal daripada Pak Mayor' Klaim Kubu Moeldoko

SURYA.co.id | JAKARTA - 'Sekarang pada kenyataannya, masyarakat lebih menyukai Partai Demokrat yang dipimpin Pak Jenderal daripada Pak Mayor' begitu bunyi klaim sepihak kubu Moeldoko.

Perang terbuka antara jenderal vs mayor di tubuh Partai Demokrat untuk memperebutkan keabsahan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkum HAM) masih berlanjut.

Sosok yang menjadi sorotan adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko selaku Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) versi Kongres Jakarta.

Klaim sepihak tersebut disampaikan oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat versi KLB Saiful Huda Ems.

Hal itu diungkapkan Saiful kepada Kompas TV melalui keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).

Bahkan, dalam klaimnya tersebut, Huda menyinggung dukungan kepada Moeldoko sebagai gambaran dari para pengamat politik profesional.

Hanya saja, Saiful tidak enggan menyebutkan pengamat politik siapa saja yang mendukung sang jenderal.

Berikut petikan kliam sepihak Saiful.

“Sekarang pada kenyataannya masyarakat lebih menyukai Partai Demokrat yang dipimpin oleh Pak Jenderal daripada Partai Demokrat yang dipimpin Pak Mayor,” kata Saiful Huda.

“Ini semua bisa kita lihat dari banyaknya pengamat politik profesional yang memberikan dukungannya untuk Pak Moeldoko,” bebernya.

Gelombang pemberontakan di internal Partai Demokrat

Sebelumnya, Saiful Huda menggambarkan adanya gelombang pemberontakan di internal Partai Demokrat sebelum Moeldoko memimpin.

Pemberontakan itu, diklaim Saiful Huda, terjadi karena pola kepemimpinan AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Sehingga menjadi alasan dilakukannya KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Gelombang pemberontakan internal Partai Demokrat terhadap kepemimpinan AHY dan SBY semakin kencang, hingga berkumpulah mayoritas pengurus (unsur DPP, DPD dan DPC) dan pendiri Partai Demokrat di acara KLB Partai Demokrat di Sibolangit Deli Serdang,” bebernya.

“Sebuah Kongres Luar Biasa yang memutuskan untuk mendemisionerkan Kepengurusan Partai Demokrat di bawah Kepemimpinan AHY,” tambahnya.

Saat ini, sambung Saiful Huda, Partai Demokrat sepakat memutuskan hanya ada satu Partai Demokrat yaitu yang diketuai Moeldoko.

Atas dasar itu, Saiful menuturkan Marzuki Alie dan sejumlah pihak yang sebelumnya dipecat AHY dan menggugat mencabut laporannya.

“Jangan sampai ada lagi suara sumbang dari pihak seberang, yang seolah-olah dengan dicabutnya gugatan Pak Marzuki Alie dan kawan-kawan terhadap Ketum Partai Demokrat AHY, dianggap sebagai suatu bentuk ketidak percayaan diri Pak Marzuki Alie dkk. Itu salah besar!” dia menegaskan.

Kubu AHY menilai KLB abal-abal

Sebelumnya, Partai Demokrat kubu AHY menyebut kubu Moeldoko tidak akan bisa melengkapi berkas yang diminta oleh Kemenkumham sebagai syarat pengesahan kepengurusan KLB Deli Serdang.

Salah satu alasannya, yakni kubu Moeldoko tidak ada persetujuan dari dua pertiga suara ketua DPD dan setengah dari suara ketua DPC Partai Demokrat.

Ketua Badan Pembina Organisasi dan Kaderisasi Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengaklaim partainya solid.

Pihaknya pun optimistis kubu Moeldoko tidak akan bisa melengkapi persyaratan tersebut.

"Sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa KLB itu abal-abal. KLB itu tidak memenuhi prosedur dan AD/ART yang berlaku, oleh karenanya wajar kalau kemudian dikembalikan," katanya, Senin (22/3/2021).

“Ada rambu-rambu, ada aturan yang tentu itu ditabrak oleh pihak mereka yang semestinya mereka mengakui bahwa KLB itu tidak memenuhi persyaratan formal baik prosedur maupun syarat-syarat formalnya,” sambungnya.

Herman juga meminta jika memang tidak bisa melengkapi berkas, lebih baik Moeldoko membuat partai baru saja daripada terus membuat keadaan semakin gaduh.

“Lebih baik kalau memang akan dilanjutkan, untuk membentuk partai baru saja daripada kemudian terus mengganggu kerja kerja politik Partai Demokrat,” ujar Herman.

Dia pun berharap agar kubu Moeldoko tidak lagi mengganggu serta mengancam terhadap kedaulatan Partai Demokrat.

"Kami supaya bisa bekerja kembali dengan tenang gitu loh tidak terganggu dengan hal-hal yang tentu mengancam terhadap kedaulutan Partai Demokrat mengancam kepemimpinan Mas Agus Harimurti Yudhoyono," pungkasnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan ada berkas yang belum dilengkapi dalam permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat yang diketuai Moeldoko.

Yasonna kemudian mengingatkan Partai Demokrat yang dipimpin Moeldoko segera melengkapi berkas selambatnya 7 hari.

Baca berita lainnya terkait Konflik Partai Demokrat antara kubu Jenderal vs Mayor