3 FAKTA Terbaru BLT Karyawan 2021: DPR Minta Jangan Dihapus, Cair Lagi Tahun ini Tapi Terbatas

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut rangkuman fakta terbaru tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT karyawan tahun 2021.

Salah satu fakta terbarunya adalah beberapa anggota DPR RI meminta agar BLT karyawan 2021 jangan dihapus.

Selain itu, pemerintah memang berencana mencairkan lagi BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 tapi secara terbatas.

Baca juga: Biodata Nur Yasin Anggota DPR yang Minta agar BLT Karyawan 2021 Jangan Dihapus, Kelahiran Jember

Baca juga: Alasan DPR Minta Kartu Pra Kerja Diganti BLT Karyawan, Dinanti Masyarakat hingga Dampaknya Jelas

Berikut rangkuman fakta selengkapnya.

1. Kartu prakerja diganti BLT karyawan

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan, agar program Kartu Pra kerja diganti dengan program seperti BLT BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini diusulkan oleh Saleh dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (16/3/2021).

Kanal youtube tersebut nantinya bisa diakses siapa saja tanpa perlu mendaftar.

"Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu (dibuat lembaga pelatihan) kita beli saja, kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan.

Bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah, isinya soal itu semua, jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu," kata Saleh, dilansir dari Kompas TV dalam artikel 'DPR Minta Program Kartu Prakerja Diganti dengan BLT Gaji'

Sebelumnya, Ida memang pernah menyebut BLT karyawan tak dilanjutkan tahun ini karena sebagian anggarannya dipakai untuk Kartu Pra kerja.

Anggaran kartu Prakerja 2021 yang tadinya hanya Rp 10 triliun, ditambah menjadi Rp 20 triliun.

Saleh menilai, sulit mengevaluasi keberhasilan program kartu Pra Kerja.

Sedangkan pemberian BLT karyawan, dampaknya langsung terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat.

2. BLT karyawan 2021 jangan dihapus

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi IX lainnya dari Nur Yasin.

Menurutnya, program BLT karyawan sangat dinanti masyarakat.

Ia meminta agar program terkait pandemi yang berhasil di 2020, jangan dihapus.

"Dalam kondisi pandemi ini, program yang sudah diluncurkan di tahun 2020, setidaknya di Dapil saya (Jawa Timur IV) itu mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat," ujar Nur.

3. Cair lagi tapi terbatas

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sempat menginformasikan BLT Karyawan cair lagi tahun 2021.

Namun Kemnaker menyebut, penerima BLT Karyawan kali ini terbatas dan hanya diberikan kepada yang sesuai kriteria.

Pencairan subsidi gaji Rp 2,4 juta itu kini sedang menunggu proses verifikasi data BPJS Ketenagakerjaan.

Melansir Kompas.com dalam artikel 'Tahun ini, Pemerintah Cairkan Subsidi Gaji ke Pekerja yang Belum Menerima Pada 2020',

Ida Fauziyah menjelaskan BLT Karyawan 2021 hanya akan diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai penerima di gelombang 1, namun belum mendapatkannya pada gelombang 2.

"Realisasi kita sudah 98,92 persen, jadi sudah hampir 100 persen.

Ada sedikit yang karena kita sudah tutup buku harus dikembalikan pada kas negara, jika memang sudah memenuhi syarat kami akan ajukan kembali ke Kementerian Keuangan untuk bisa diproses," kata Ida dikutip dari Antara, Minggu (21/2/2021).

Sebelumnya, pemerintah pada 2020 memberikan subsidi gaji yang merupakan bantuan saat pandemi untuk para pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta yang disalurkan dalam dua gelombang.

Pada BLT karyawan gelombang yakni Agustus-September 2020 telah disalurkan Bantuan Subsidi Upah kepada 12.293.134 orang.

Sementara untuk gelombang 2 pada November-Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 orang.

"Yang tersisa sepanjang memenuhi syarat maka akan kami mintakan kembali kepada Kementerian Keuangan," tambah Ida.

Sementara itu, realisasi penyaluran subsidi gaji atau BLT karyawan tahun 2020 mencapai 98,82 persen.

Masih tersisa 100.000 pekerja yang belum menerima BLT karyawan padahal datanya sudah valid.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) memastikan akan menyalurkan kembali BLT karyawan yang belum tersalurkan kepada pekerja penerima manfaat pada pelaksanaan penyaluran tahun 2020.

Namun, sebelum bantuan sebesar Rp 1,2 juta untuk dua bulan ini disalurkan, Kemnaker masih menantikan verifikasi data yang diperbaiki oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Iya anggaran kami kembalikan ke Kementerian Keuangan dan kalau beberapa kesalahan bisa diperbaiki maka bisa kami mintakan lagi.

Saat ini, kami menunggu verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi kepada Kompas.com, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 akan Ada Lagi? DPR Usulkan Kartu Pra Kerja Diganti BLT Karyawan

Diberitakan sebelumnya, para pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta tak akan mendapat bantuan langsung tunai atau BLT dari Pemerintah. 

Seperti disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Rabu (3/2/2021), tidak ada alokasi dana untuk BLT karyawan 2021. 

Kendati begitu, dana BLT karyawan 2021 ternyata dialihkan untuk program kartu pra kerja.

Dia menjelaskan, program Kartu Pra kerja kini telah diubah skemanya menjadi semi bantuan sosial.  

"Kemudian, program Kartu Pra kerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah.

Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja," katanya di Cikarang, Rabu (3/2/2021).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Menaker: Alokasi Bantuan Subsidi Gaji Dialihkan ke Kartu Prakerja'

"Untuk sekarang, kami tidak menggunakan skema subsidi upah tapi program Kartu Pra kerja, yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," lanjut Ida.

Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa Kartu Pra kerja menjadi bagian dari program Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Program ini telah dialokasikan dari keuangan negara sebesar Rp 20 triliun.

"Kartu Pra kerja itu ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Kami Kementerian ketenagakerjaan menjadi bagian program itu, karena kami punya pelayanan Sisnaker memberikan pelatihan bagi program dari Kartu Prakerja itu sendiri," ujar politisi PKB ini.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari membenarkan sekaligus menegaskan bahwa tahun ini program pemerintah berupa bantuan subsidi gaji tidak berlanjut.

"Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah," kata dia saat dihubungi Kompas.com, hari ini.

Dia menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini hanya diperuntukkan jaringan perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40 persen terbawah.

Ikuti berita seputar BLT Karyawan 2021 di SURYA.CO.ID