Jokowi Harus Tegur Moeldoko Jika Tak Mau Dianggap Memberi Restu, Pengamat: KSP Bukan Alat Politik
Setelah ditetapkan sebagai ketua umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di, nasib Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden
lihat foto
Dia mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi aksi Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko selaku anak buahnya yang dinilai telah merusak sistem kepartaian.
Moeldoko dinilai telah menunggangi Partai Demokrat yang tengah berkonflik untuk kemudian menduduki posisi ketua umum lewat KLB yang diselenggarakan kubu yang kontra terhada Ketua Umum Partai Demokrat AGus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Presiden harus mengevaluasi. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KSP itu bukan alat permainan politik, tapi untuk menopang kerja-kerja kebijakan publik presiden”, kata Umam saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).
Ia menilai aksi poltik Moeldoko bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan.
Sebabnya jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini.
Umam mengatakan, jika Presiden Jokowi mendiamkan tindakan bawahannya yang terang-terangan mengacak-acak rumah tangga internal partai lain, maka hal itu bisa ditafsirkan presiden memberi restu politiknya.
“Jika memang presiden berkomitmen pada prinsip dasar demokrasi, presiden harusnya selamatkan Demokrat," kata Umam.
Sebelumnya, kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY tetap menyelenggarakan KLB pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.
Bahkan, KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY. Dilihat dari Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.
Dalam tayangan Kompas TV, melalui sambungan telepon, Moeldoko menyatakan menerima keputusan tersebut.
"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," tutur Moeldoko.
Selain itu, Marzuki Alie juga mengatakan bahwa dia siap bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat pada 2024.
"Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," sebut Marzuki dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Dinilai Perlu Tegur Moeldoko Terkait Manuver di Partai Demokrat"
