Moeldoko Dipilih Aklamasi KLB Sibolangit via Telepon, Respons AHY: Saya Tidak Terima, Kami Lawan !

SURYA.co.id | JAKARTA - Jenderal (Purn) Moeldoko dipilih secara aklamasi melalui sambungan telepon dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) siang.

Mengenai keputusan KLB Sibolangit tersebut, berikut respons AHY (Agus Harimurti Yudhoyono).

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menegaskan, tidak ada dualisme di Partai Demokrat. 

Dia menyatakan, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. 

Sebelumnya, kader Demokrat yang dipecat, Jhoni Allen Marbun mengatakan, memberi uang sebesar Rp 10 juta hingga Rp 25 juta kepada para kader yang hadir di KLB Sibolangit.

Uang itu jauh dari isu yang beredar, yakni sekitar Rp 100 juta.

Bagaimana sikap AHY terkait hasil KLb Sibolangit? 

"Saya tegaskan tak ada dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Saya, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah."

Pernyataan ini AHY, Ketua Umum Partai Demokrat dalam Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Tok ! Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB Sibolangit, Proses Pemilihan Unik meski Aklamasi

Baca juga: KLB Kudeta AHY Segera Bergulir, Petinggi Demokrat Kelabakan Memohon dan Surati Mahfud MD, Ini Isinya

AHY memberikan responsnya atas KLB di Deliserdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai tersebut.

AHY menyebut acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat itu ilegal.

Dia menegaskan mewakili seluruh kader Partai Demokrat.

"Terkait adanya kongres luar biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional, oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol dan berkomplot dengan kader eksternal," kata AHY.

"KLB ini secara akal sehat, saya tidak bisa menerima.

Saya pastikan, kami akan melawan, karena kami punya hak dan kewajiban," ujar AHY dalam Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

AHY menyebut bahwa tidak ada pemilik hak suara sah yang hadir di KLB. "Kami punya data bahwa mayoritas pengurus daerah Demokrat ada di tempatnya masing-masing," kata AHY.

Ia menambahkan, banyak di antara peserta KLB yang hadir karena paksaan, ancaman, dan imblan. "Ini sangat merusak demokrasi di Indonesia, bukan hanya Partai Demokrat."

KLB Demokrat di Sibolangit pilih Moeldoko

Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).

Moeldoko tidak ada di lokasi KLB saat penetapan ketua umum tersebut berlangsung.

Mantan Panglima TNI itu menerima penetapan melalui sambungan telepon yang didengar peserta KLB.

Sebelum menerima penetapan Moeldoko terlebih dahulu melontarkan tiga pertanyaan kepada peserta KLB yang harus dijawab serentak.

Pertama Moeldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai.

Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata 'sesuai' oleh peserta KLB.

Kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai Ketum.

Para peserta KLB menjawab pertanyaan Moeldoko tersebut dengan kata 'serius' secara serempak.

Ketiga, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan.

Baca juga: Bentrok Massa Moeldoko dan Pendukung AHY, KLB Demokrat Ternyata Tak Diberi Izin Keramaian

Pertanyaan tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB.

"Oke, baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. untuk itu saya terima menjadi ketum Demokrat," pungkasnya.

Moeldoko terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Sumatera Utara

Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang.

Setelah diputuskan, panitia KLB menelepon Moeldoko.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujar pimpinan sidang KLB.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Diketahui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/3/2021).

Acara dibuka sekira pukul 14.30 WIB.

Amatan www.tribun-medan.com, sebelum pembukaan kongres ini seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dari seluruh wilayah Indonesia diabsen satu per satu.

Saat dilakukan absensi, perwakilan mulai dari provinsi Aceh, hingga ke provinsi Papua, terlihat hadir.

Untuk memulai kongres, panitia terlebih dahulu mempersilakan para pendiri dan tetua Partai Demokrat, untuk masuk ke ruangan.

Sebelum para pendahulu partai dengan lambang mercy ini masuk ke aula, disambut dengan tarian perang dari Nias.

Di sana terlihat tokoh menonjol dari partai ini, yaitu Max Sopacua, dan Marzuki Ali.

Usai memasuki ruang kongres, para pendahulu Partai Demokrat ini langsung diminta menempati kursi yang telah disediakan.

Selanjutnya, panitia memulai kegiatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan himne Partai Demokrat dan diakhiri dengan menyanyikan mars Partai Demokrat.

Beri kader Rp 10 juta-Rp 25 juta

Mantan Politisi Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun mengakui memberi uang pada politisi yang hadir dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Jhoni Allen menganggap uang puluhan juta itu diberikan sebagai biaya operasional.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Mata Najwa, Rabu (3/3/20210.

Dalam kesempatan itu, Jhoni dicecar soal uang yang diberikan pada kader Demokrat.

Jhoni pun mengakui hal tersebut.

"Betul (kasih uang), itu kan kader kita, dia datang menyampaikan keluhan untuk mencari solusi," ujar Jhoni.

"Tentunya ada biaya operasional, tiketnya kita kasih, biaya hotel kita kasih."

"Untuk kader sendiri hal biasa."

Jhoni lantas mengaku memberi uang Rp 10 - 25 juta pada kader Demokrat yang datang.

Namun, ia membantah jika menjanjikan uang Rp 100 juta pada kader Demokrat.

"Ada yang 10 juta, ada 25 juta, tergantung jauh jaraknya," ucap Jhoni.

"Untuk janji itu, kalian aja bisa berjanji iming-iming."

"Tidak ada iming-iming, itu biaya operasional untuk dia datang ke Jakarta."

"Untuk menyelesaikan krisis kepemimpinan Demokrat," sambungnya.

Terkait hal itu, Presenter Najwa Shihab lantas menanyakan asal uang yang diberikan Jhoni Allen pada kader Demokrat.

Jhoni membantah jika uang tersebut merupakan pemberian Moeldoko.

"Bang, 100 juta itu dari pihak eksternal itu bukan?," tanya Najwa Shihab.

"Saya tidak pernah mau berdosa," jawab Jhoni Allen.

"Pihak eksternal itu tidak ada satu rupiah pun dan itu tidak akan laku."

"Tapi dari pihak kita untuk menyelamatkan partai perlu biaya operasional," tukasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-1.50:

Mahar kader ke petinggi Demokrat saat Pilkada

Dalam kesempatan itu, mantan Politisi Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun, mengancam membongkar rahasia partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com, Jhoni Allen menyebut adanya mahar yang harus diberikan kader Demokrat yang ingin maju di Pilkada.

Bahkan, hal itu diungkapkan Jhoni Allen di hadapan dua politisi Demokrat, Jansen Sitindaon dan Herman Khaeron.

Saat dikonfirmasi soal mahar kader Demokrat, Herman mengaku tak mengetahui hal itu.

Ia justru mempertanyakan dan menganggap ucapan Jhoni Allen bisa menimbulkan fitnah.

"Saya tidak tahu persis ya tentang persoalan ini, justru mempertanyakan," kata Herman.

"Kalau ada rekaman seperti ini, jangan kemudian menjadi fitnah."

"Kan bisa saja itu oknum orang kah atau apa gitu loh."

Karena itu, Presenter Najwa Shihab lantas meminta Jhoni Allen menunjukkan bukti soal mahar kader Demokrat.

Jhoni Allen pun langsung menantang membuka fakta lain.

"Ada kuitansi kalau perlu kita beberkan," jawab Jhoni Allen.

Mendengar ucapan Jhoni Allen, Jansen Sitindaon langsung bereaksi.

Ia meminta Jhoni Allen tak membahas perihal mahar kader Demokrat tersebut.

"Ini jangan main-main ke wilayah itu sebenarnya," sahut Jansen.

"Tidak main-main, itulah menjadi penyebab utama," sambung Jhoni Allen.

"Tidak boleh debat keras, tapi enggak usah masuk soal itu, ini kan soal pihak ketiga, pemberi uang," kata Jansen menimpali.

"Bedanya kalau Bang Jhoni yang kasih uang, ini kan orang lain dibawa-bawa."

Namun, imbauan Jansen tak digubris oleh Jhoni Allen.

Ia justru membongkar mahar yang diberikan sejumlah kader Demokrat yang akhirnya menang di Pilkada.

"Dengar dulu, Gubernur Banten Wahidin itu Ketua DPD Demokrat kan?," ujar Jhoni Allen.

"Dari DPR dia mencalonkan gubernur menang, dia ditawari jadi Ketua DPD tidak mau. Kenapa? Karena terlalu besar maharnya."

"Kita memenangkan NTB, gubernur dan wakil, bergabung dengan PKS."

"Menang, ditawarkan menjadi ketua DPD kenapa tidak mau?," lanjutnya.

Menurut Jhoni Allen, penolakan itu dilakukan sejumlah kader Demokrat karena tak mampu membayar mahar.

Jhoni Allen bahkan mengancam bakal membongkar rahasia lain di internal Demokrat.

Namun, hal itu diurungkannya.

"Karena kecewa, sudah berjuang keras, terlalu mahal," jelas Jhoni Allen.

"Untuk ke dalam saja mahal, apalagi ke luar."

"Apa mau dibuka lagi? Saya kira cukuplah ya, enggak usah kalian bantah."

"Semakin kalian bantah, semakin terbuka," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Jhoni Allen Marbun Akui Beri Rp 10-25 Juta pada Kader Demokrat yang Hadir, Ini Tujuannya dan artikel tayang di Tribunnews.com dengan judul AHY: Saya Adalah Ketua Umum yang Sah dan Legitimasi