KLB Kudeta AHY Segera Bergulir, Petinggi Demokrat Kelabakan Memohon dan Surati Mahfud MD, Ini Isinya

SURYA.co.id | SURABAYA - Isu bergulirnya Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di sebuah hotel di Sumatera Utara membuat petinggi partai berlambang mercy tersebut kelabakan.

Mereka menyebut, KLB Demokrat itu ilegal karena inkonstitusional karena Partai Demokrat sudah menyelenggarakan Kongres V pada 15 Maret 2020 di Jakarta.

Isu yang berkembang, para pengusung KLB Demokrat ingin melakukan ' kudeta AHY' alias mengganti ketua umum yang saat ini dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY merupakan anak kandung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat.

Untuk mengantisipasi KLB Demokrat ilegal seperti tudingan para kader partai digelar, para petinggi Demokrat memohon dan mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Baca juga: Kubu KLB Demokrat Sudah Booking Hotel di Deli Serdang Untuk Kudeta AHY? Andi Arief Beber Indikasinya

Baca juga: 2 Alasan Barisan Massa Demokrat Desak AHY Mundur, Max Sopacua: KLB Tinggal Menghitung Hari

Mereka juga berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Apa isi surat petinggi Demokrat yang dikirimkan? 

Berikut paparan dari Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. 

Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam.

Upaya itu lantaran menyikapi perkembangan situasi yang makin memburuk lantaran isu KLB Demokrat yang disebut ilegal.

Baca juga: KLB Partai Demokrat Akan Digelar di Hotel Ini, DPC Medan Bilang Dibungkus Acara GAMKI

"Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Kapolri, dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dikutip dalam keterangan tertulis.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya itu, ada sejumlah alasan Partai Demokrat mengirimkan surat tersebut.

Di antaranya, Partai Demokrat sudah menyelenggarakan Kongres V pada 15 Maret 2020 di Jakarta.

Kongres tersebut dihadiri oleh seluruh pemilik suara yang sah dan secara aklamasi memilih Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.