Situasi Terkini Intan Jaya Terkendali, Sempat Mencekam Saat KKB Papua Tembak Prajurit Banteng Raider

Mereka mengungsi ke Kompleks Pastoran Gereja Katolik Santo Mikael Bilogai, Distrik Sugapa.

Ketakutan menjadi korban konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan KKB Papua menjadi alasan warga mengungsi.

"Pengungsi tambah dari Mamba, dari (sebelumnya) 600 orang lalu tambah dari Mamba sekitar 400-500 orang, jadi sekarang sudah sekitar seribu orang," ujar Adminstator Diosesan Keuskupan Timika, P Marthen Kuayo, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Kabar Terbaru Perburuan Ali Kalora Cs Membuahkan Hasil, TNI-Polri Berhasil Lukai 2 Anggota MIT Poso

Baca juga: Sikap Kapolri Listyo Sigit hingga Pangdam Jaya Soal Bripka CS Tembak Prajurit TNI, Beri 5 Perintah

3 Kapolres Baru Dapat Tugas Khusus Tangani KKB Papua

Sementara itu, tiga Kapolres yang mendapat tugas khusus untuk menangani KKB Papua.

Mereka adalah Kompol I Komang Budhiarta yang akan bertugas di Kabupaten Nduga, Kompol I Nyoman Punia di Kabupaten Puncak, dan AKBP Sandi Sultan di Kabupaten Intan Jaya.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw pun memberikan beberapa pesan penting untuk mereka.

Diketahui, Polda Papua baru saja melantik beberapa pejabat utama di lingkungan Polda Papua dan sembilan kapolres.

Dari sembilan kapolres yang diganti, ada tiga Polres yang wilayahnya masuk dalam zona merah karena keberadaan KKB Papua.

"Khusus untuk Nduga, Puncak dan Intan Jaya, tiga daerah yang menurut kami sangat merah, itu memerlukan kiat-kiat dari kapolres yang baru untuk bagaimana menempatkan peran dari para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan di sana dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana bisa memasuki pikiran-pikiran dari KKB Papua," ujar Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw di Jayapura, Senin (22/2/2021).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Lantik Kapolres Baru di 3 Wilayah Rawan KKB, Kapolda Papua: Segera Bersinergi dengan Pemda'

Paulus menekankan agar ketiga Kapolres itu segera membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat.

Sehingga, polisi bisa menjaga keamanan wilayah tersebut. Menurut dia, pemerintah daerah sangat berperan dalam menangani KKB Papua.

Pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan lewat jalur kekeluargaan.

"Yang bisa menangani mereka ( KKB Papua) adalah pemerintah daerah dengan berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa daerah, kemudian selanjutnya mencari solusi untuk kehidupan mereka, saya yakin itu bisa," kata dia.