Sosok 3 Kapolres Dapat Tugas Khusus Tangani KKB Papua, Irjen Paulus Waterpauw Beri Pesan Penting
Inilah sosok tiga Kapolres yang mendapat tugas khusus untuk menangani KKB Papua. Irjen Paulus Waterpauw pun memberikan beberapa pesan penting
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Inilah sosok tiga Kapolres yang mendapat tugas khusus untuk menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Mereka adalah Kompol I Komang Budhiarta yang akan bertugas di Kabupaten Nduga, Kompol I Nyoman Punia di Kabupaten Puncak, dan AKBP Sandi Sultan di Kabupaten Intan Jaya.
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw pun memberikan beberapa pesan penting untuk mereka.

Baca juga: Mengenal Paskhas TNI AU Pasukan Elite yang Tak Tumbang Diserang KKB Papua, ini Kehebatan Mereka
Baca juga: Pantas KKB Melawan Terus, Dipasok Senjata dari 2 Oknum Polres Berupa Pistol dan Laras Panjang
Diketahui, Polda Papua baru saja melantik beberapa pejabat utama di lingkungan Polda Papua dan sembilan kapolres.
Dari sembilan kapolres yang diganti, ada tiga Polres yang wilayahnya masuk dalam zona merah karena keberadaan KKB Papua.
"Khusus untuk Nduga, Puncak dan Intan Jaya, tiga daerah yang menurut kami sangat merah, itu memerlukan kiat-kiat dari kapolres yang baru untuk bagaimana menempatkan peran dari para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan di sana dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana bisa memasuki pikiran-pikiran dari KKB Papua," ujar Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw di Jayapura, Senin (22/2/2021).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Lantik Kapolres Baru di 3 Wilayah Rawan KKB, Kapolda Papua: Segera Bersinergi dengan Pemda'
Paulus menekankan agar ketiga Kapolres itu segera membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat.
Sehingga, polisi bisa menjaga keamanan wilayah tersebut. Menurut dia, pemerintah daerah sangat berperan dalam menangani KKB Papua.
Pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan lewat jalur kekeluargaan.
"Yang bisa menangani mereka ( KKB Papua) adalah pemerintah daerah dengan berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa daerah, kemudian selanjutnya mencari solusi untuk kehidupan mereka, saya yakin itu bisa," kata dia.
Hal tersebut, kata Paulus, telah terbukti di beberapa kabupaten, yaitu di Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, dan Jayawijaya.
Menurut dia, di lima kabupaten tersebut, sudah banyak mantan anggota KKB Papua yang dirangkul dan kini bekerja di pemerintahan.
"Sudah ada daerah lain yang bisa melakukannya dengan berdialog dan pendekatan kesejahteraan sehingga para pihak ini sudah ikut turun masuk ke dalam lingkungan masyarakat dan bekerja.