Reaksi KSPI Soal BLT Karyawan 2021 Dialihkan untuk Kartu Pra Kerja, Prediksi akan Ada Ledakan PHK

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah reaksi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) soal BLT karyawan tahun 2021 tak dilanjutkan karena dananya dialihkan untuk kartu pra kerja.

KSPI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap melanjutkan program bantuan subsidi gaji di tengah pandemi Covid-19.

• 3 Cara Mudah Cairkan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Program BPUM yang Diperpanjang hingga 18 Februari 2021

• Pengganti BLT Karyawan 2021 Dialihkan ke Kartu Pra Kerja, Begini Penjelasan Menaker Ida Fauziyah

"Kami meminta bapak Presiden, pimpinan DPR agar bantuan subsidi upah tetap ada.

Karena bantuan subsidi upah ini menjaga daya beli buruh," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (10/2/2021).

Seperti dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel 'Presiden Jokowi Diminta Lanjutkan Bantuan Subsidi Upah untuk Jaga Daya Beli Pekerja'

Menurutnya, jika dana untuk bantuan subsidi upah tidak ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, maka pemerintah dapat menganggarkan pada APBN-P.

"Bantuan subsidi upah ini akan menjadi buffer atau penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup," papar Said. 

Selain itu, Iqbal juga berharap kepesertaan program tersebut diperluas, termasuk untuk buruh yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

Sehingga, semakin banyak lagi buruh yang menerima subsidi upah tersebut.

"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen," ujarnya. 

Sebelumnya, para pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta tak akan mendapat bantuan langsung tunai atau BLT dari Pemerintah. 

Seperti disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Rabu (3/2/2021), tidak ada alokasi dana untuk BLT karyawan 2021. 

Kendati begitu, dana BLT karyawan 2021 ternyata dialihkan untuk program kartu pra kerja.

Dia menjelaskan, program Kartu Pra kerja kini telah diubah skemanya menjadi semi bantuan sosial.  

"Kemudian, program Kartu Pra kerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah.

Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja," katanya di Cikarang, Rabu (3/2/2021).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Menaker: Alokasi Bantuan Subsidi Gaji Dialihkan ke Kartu Prakerja'

"Untuk sekarang, kami tidak menggunakan skema subsidi upah tapi program Kartu Pra kerja, yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," lanjut Ida.

Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa Kartu Pra kerja menjadi bagian dari program Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Program ini telah dialokasikan dari keuangan negara sebesar Rp 20 triliun.

"Kartu Pra kerja itu ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Kami Kementerian ketenagakerjaan menjadi bagian program itu, karena kami punya pelayanan Sisnaker memberikan pelatihan bagi program dari Kartu Prakerja itu sendiri," ujar politisi PKB ini.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari membenarkan sekaligus menegaskan bahwa tahun ini program pemerintah berupa bantuan subsidi gaji tidak berlanjut.

"Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah," kata dia saat dihubungi Kompas.com, hari ini.

Dia menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini hanya diperuntukkan jaringan perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40 persen terbawah.

Kabar Gembira Bagi yang Belum Cair 2020

Sementara itu, karyawan yang belum menerima BLT Karyawan 2020 masih bisa cair tahun 2021 ini.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap syarat-syarat agar BLT Karyawan 2020 bisa cair tahu ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini hanya ditujukan untuk jaringan perlindungan sosial bagi golongan masyarakat 40 persen terbawah.

Seperti dilansir dari TribunnewsWiki dalam artikel 'Kemenkeu Tegaskan Tahun 2021 Tidak Ada BLT Subsidi Gaji Karyawan'

Dia menyebut perlindungan sosial seperti BLT desa dan sembako masih dilanjutkan tahun ini.

"Adanya perlindungan sosial untuk kelompok 40 persen terbawah. Kayak subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, sembako, ini masih ada," kata Rahayu.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai BLT karyawan sebaiknya diteruskan tahun ini.

Sebab, BLT ini sangat membantu menjaga daya beli buruh. "Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (2/2/2021).

Dia juga mengungkapkan bahwa KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk melanjutkan program tersebut.

Selain dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program ini diperluas, termasuk untuk buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga akan semakin banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut.

Dengan adanya bantuan subsidi upah, lanjutnya, akan menjadi buffer atau penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup, terlebih di tengah pandemi yang belum usai.(*)