Gugatan Hasil Pilkada Surabaya 2020

PSI Surabaya Nilai Permohonan Machfud Arifin di Sidang MK Mirip Tuduhan Donald Trump di Pilpres AS

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) optimistis gugatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Machfud Arifin (MA) dan Mujiaman akan ditolak.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Parmin
surya.co.id/bobby constantine
Plt Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng bersama Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beberapa waktu lalu.  

SURYA.co.id | SURABAYA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) optimistis gugatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Machfud Arifin (MA) dan Mujiaman, akan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

PSI menilai bukti yang disampaikan Machfud dan Mujiaman di persidangan, Selasa (26/1/2021) sangat lemah.

Juga, soal tudingan MA tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh pihak Eri Cahyadi-Armuji dinilai kurang bukti.

"Saya sangat yakin MK akan menolak gugatan MA-Mujiaman karena yang mereka maksud pelanggaran TSM itu tidak kongkret, karangan saja," kata Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng kepada Surya.co.id, Rabu (27/1/2021).

Yusuf mengibaratkan tuduhan yang disampaikan MA mirip sikap Donald Trump di Pemilihan Presiden Amerika 2020 lalu.

Calon Presiden Amerika Serikat tersebut memang sempat menyebut rivalnya, Joe Biden melakukan kecurangan.

Namun, putusan pengadilan di beberapa negara bagian dan federal, serta Kongres AS, telah menolak klaim Trump cs tersebut. "(Tuduhan Machfud) kayak Donald Trump nuduh Biden melakukan kecurangan di pilpres Amerika," kata Yusuf.

Yusuf juga menyindir soal tudingan Machfud tentang dugaan keterlibatan Wali Kota Surabaya sebelumnya Tri Rismaharini dalam pilkada.

Risma dianggap ikut membantu pemenangan Eri Cahyadi-Armuji, rival Machfud-Mujiaman.

Yusuf menegaskan seluruh tuduhan tersebut telah ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak yang menangani dugaan pelanggaran TSM.

Sama halnya dengan putusan tersebut, Yusuf pun optimistis MK akan ikut menolak.

"Bukankah segala pengaduan pelanggaran yang mereka adukan ke Bawaslu semuanya tidak terbukti? Jadi, MA-Mujiaman buang-buang duit dan energi aja (dengan melapor ke MK)," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu Jawa Timur memutuskan Eri Cahyadi-Armuji tidak terbukti melakukan politik uang dalam persidangan 4 Januari lalu.

Hal ini sekaligus membantah dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

Putusan ini menindaklanjuti laporan dugaan money politic kubu Eri-Armuji yang disampaikan oleh Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur Novly B Theysen.

Ini terkait pengiriman surat Bu Risma kepada warga Surabaya untuk memilih Eri Cahyadi-Armuji awal Desember 2020.

Dugaan keterlibatan Risma sebagai Wali Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya dalam pilkada pun disampaikan Machfud Arifin dalam sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKada) di MK, Selasa (26/1/2021).

"Sepanjang proses pillkada berlangsung, kami merasakan tidak hanya berkompetisi dengan pasangan calon (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya) nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji, tetapi kami melawan sistem yang terstruktur dan masif," kata Machfud di persidangan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved