Setelah Abdul Mu'ti Tolak Jadi Wamendikbud, Komisi X DPR RI Ingatkan Kepres Sebelum Nadiem Dilantik
Inilah kabar terbaru setelah tokoh Muhammadiyah Abdul Mu'ti menolak menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud).
SURYA.CO.ID - Inilah kabar terbaru setelah tokoh Muhammadiyah Abdul Mu'ti menolak jabatan sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud).
Komisi X pun bersuara terkait penolakan sekretaris umum PP Muhammadiyah tersebut.
Seperti diketahui, Abdul Mu'ti tolak jadi Wamendikbud setelah sebelumnya mengiyakan tawaran dari Mensesneg dan Mendikbud Nadiem Makarim.
Karena itu, dalam rilis yang sudah beredar nama Abdul Mu'ti tercantum sebagai calon Wamendikbud bersama lima calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Presiden Jokowi pada Rabu (23/12/2020).
Baca juga: UPDATE Polemik Risma Rangkap Jabatan, ICW Desak Mundur Salah Satu, Begini Sikap DPRD Surabaya
Baca juga: 7 Jenderal Polisi Dimutasi oleh Kapolri Idham Azis, Berikut Daftar Lengkap Mutasi Polri Terbaru
Lewat akun Facebook dan Twitter-nya, Abduk Mu'ti mengatakan ia menolak tawaran menjadi wakil menteri.
Ia merasa tidak mampu mengemban amanah yang dinilainya sangat berat.
Meski begitu, Abdul Mu'ti mengatakan ia sempat menerima tawaran dari Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun, setelah mengukur kemampuan diri, Abdul Mu'ti menolak tawaran itu.
"Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri.
Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut.
Awalnya, ketika dihubungi oleh Pak Mensesneg dan Mas Mendikbud, saya menyatakan bersedia bergabung jika diberi amanah.
Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik."
Sikap Komisi X DPR RI
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku, tidak tahu pasti alasan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menolak dilantik menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud).
“Saya enggak tahu persis suasana batinnya kayak apa, yang berkaitan dengan pak Mu'ti yang enggak jadi (Wamendikbud),” kata Huda saat dihubungi Kompas.com , Rabu (23/12/2020).
Kendati demikian, Huda memiliki alasan catatan yang perlu adanya Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Meski demikian, ia mengatakan, nomenklatur Wamendikbud telah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Bahkan, beleid itu telah dipersiapkan sebelum Mendikbud saat ini, Nadiem Makarim, dilantik menjadi menteri.
“Presiden sejak awal sudah mengandaikan ada pos untuk Wamen ,” kata Huda.
Ia menambahkan, penambahan posisi wamen yang diperlukan sebagai rumah besar penyelenggara pendidikan, Kemendibud memiliki kendali yang sangat luas.
Oleh karena itu, penting untuk memastikan agar sinergi antar dinas pendidikan di kabupaten / kota maupun provinsi dapat dijalankan secara intensif.
“Bagaimana berkolaborasi dengan mereka, bagaimana kebijakan dari kemendikbud pusat tidak ada gap , tidak ada penundaan dan seterusnya,” ucap Huda.
Apalagi, dengan dileburnya Kemendikbud dengan Pendidikan Tinggi (dikti) maka menambah juga tusi atau tugas dan fungsi dari Kemendikbud.
“Nah karena itu saya termasuk mewajarkan ketika presiden akan menjadi wakil yang sudah dari awal dipersiapkan oleh presiden melalui keppres,” ucap Huda.
Lebih jauh, Huda mengaku tidak tahu bagaimana rencana pemerintah untuk melanjutkan pengisian tersebut secepatnya. “Saya enggak tau persis ya follow up -nya seperti apa yang terkait dengan ini, kita lihat saja,” tutur Huda.
Biodata Abdul Mu'ti
Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. merupakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ia lahir di Kudus, 2 September 1968.
Abdul Mu'ti menamatkan pendidikan gelar S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 1991.
Kemudian, ia melajutkan S2 di Flinders University South Australia dan lulus tahun 1996.
Selanjutnya, Abdul Mu'ti menempuh pendidikan S3 di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
Pada 1993, ia mulai mengajar sebagai dosen di IAIN Walisongo.
Ia kemudian menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mulai tahun 2014.
Abdul Mu'ti adalah salah satu Advisor di The British Council London sejak 2006.
Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris PWM Jateng periode 2000-2002.
Pada 2005-2006, ia menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.
Kemudian, Abdul Mu'ti menjadi Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 2005-2010.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah
Baca juga: Biodata Eddy Hiariej yang Akan Dilantik Sebagai Wamenkumham, Pernah Gagal Masuk UGM, Kini Profesor
Baca juga: Biodata Letjen TNI M Herindra yang Dilantik Jadi Wamenhan, Seangkatan dengan Jenderal Andika Perkasa

Abdul Mu'ti telah dikukuhkan menjadi Guru Besar bidang ilmu pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2 September 2020.
“Menjadi guru besar adalah awal saya belajar,” ucap Abdul Mu’ti saat penyampaian orasi ilmiah atas pengukuhan Guru Besar, dikutip dari suaramuhammdiyah.id.
Pada acara tersebut dihadiri oleh Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla; Menko PMK, Muhadjir Effendy; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim; dan Mantan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.
“Jujur, pengukuhan Guru Besar ini begitu emosional bagi saya untuk berdiri dan menyampaikan pidato di sini. Ini sesuatu yang begitu emosional bagi hidup saya."
"Sebelumnya saya begitu gugup dan emosional ketika diminta bapak untuk melamar calon istri pertama saya dan ketika mengucap ijab sah bahwa saya adalah seorang suami yang harus cinta dan setia kepada istri,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Abdul Mu'ti Tolak Jadi Wamendikbud, Ini Kata Ketua Komisi X"