Mereka Dukung Mayjen TNI Dudung Abdurachman Copot Baliho Rizieq Shihab, dari Kapolda hingga Artis

"Karena apa yang dia katakan itu sudah keterlaluan, terutama kepada TNI."

"Jadi secara politik, harus ada yang bisa melawan dia, dan itu ditunjukkan oleh Pangdam Jaya beserta anak buahnya," kata Agus ketika dihubungi Tribunnews, Jumat (20/11/2020).

Namun demikian, kata Agus, secara kewenangan TNI tidak berwenang menurunkan baliho atas dasar menyalahi aturan ketertiban umum dan hukum.

Agus mengatakan, tindakan tersebut seharusnya dilakukan oleh Satpol PP atau Kepolisian, karena kedua institusi tersebut bertugas menegakkan hukum.

Ia menilai tugas Kepolisian adalah melakukan tugas politik dari otoritas politik di daerah.

"Harusnya polisi itu melaksanakan keputusan politik dari otoritas politik di daerah, karena polisi itu adalah penegak hukum dan kamtibmas di daerah," tutur Agus.

Namun demikian, kata Agus, salah kewenangan tersebut berasal dari belum tertatanya institusi-institusi aparatur negara.

"Negara ini akan begini terus, kacau terus, salah kewenangan terus."

"Secara kewenangan memang tentara tidak punya kewenangan untuk menurunkan baliho. Tugas tentara itu perang," tegas Agus.

3. IPW

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane misalnya, mengapresiasi dan mendukung aksi prajurit TNI yang menurunkan spanduk, banner dan baliho Habib Rizieq atau Rizieq Shihab.

Neta S Pane berharap jajaran Kodam Jaya segera membersihkan semua baliho Habib Rizieq yang dipasang tanpa izin itu.

Kendati demikian, reaksi berbeda ditunjukkan oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon yang malah mempertanyakan kewenangan Pangdam Jaya.  

"Selain itu IPW mendukung manuver TNI di wilayah sipil di Petamburan atau di sekitar markas FPI pimpinan Rizieq.

IPW menilai pencabutan poster-poster itu seharusnya dilakukan Satpol PP bersama Polri," kata Neta kepada Wartakotalive (grup SURYA.co.id), Jumat (20/11/2020).