Dana Desa Disunat KKB Papua untuk Beli Senjata dan Amunisi, Paulus Waterpauw Beber Aksi Keji Lainnya

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw memberi tanggapan terkait permasalahan dana desa yang "disunat" oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Diketahui, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengakui kalau KKB Papua sering merampok dana desa untuk membeli senjata dan amunisi.

Pernyataan serupa ternyata juga diungkapkan oleh Kapolda Papua Paulus Waterpauw, Sabtu (7/11/2020).

Baca juga: KABAR Terbaru 2 Anak Buah Jenderal Andika Perkasa yang Ditembak KKB Papua, Pratu Firdaus Dimakamkan

Baca juga: Sosok Pratu Firdaus Anak Buah Jenderal Andika Perkasa yang Gugur Ditembak KKB Papua, 1 Prajurit Luka

Melansir dari Antara, Paulus Waterpauw menyebut hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) baru bagi TNI-Polri.

"Salah satu penyebabnya adalah dana desa yang dirampas oleh KKB Papua ini ketika dana ini sudah sampai ke kepala desa. Ini jadi PR kita juga" ucap Paulus.

Ia menjelaskan kondisi tersebut juga diperparah dugaan adanya oknum kepala desa yang diduga terlibat dalam dana desa.

Ia pun mengingatkan agar kepala desa juga tidak terlibat dalam hal tersebut.

"Ke depan, kepala desa atau kepala kampung untuk mempergunakan dana desa sebagaimana mestinya," kata Paulus.

Lebih lanjut, ia juga mengungkap aksi keji KKB Papua lainnya yakni kerap meracuni pikiran mahasiswa dan pelajar untuk bergabung.

"Tidak sedikit mereka merekrut mahasiswa atau pelajar dengan mendoktrin mereka membenturkan dengan negara tetapi kita selalu siap untuk memberikan edukasi pemahaman karena tugas Polri dan TNI adalah mengayomi masyarakat," ujar dia.

Sebelumnya, KKB Papua diduga kuat membiayai aksinya dengan memanfaatkan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat.

Termasuk dana untuk pengadaan senjata guna melawan TNI-Polri.

Hal itu disampaikan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni. Ia menyebut penyaluran dana desa ke daerah-daerah di wilayahnya rawan disalahgunakan.

Seperti dilansir dari Serambi News dalam artikel 'Bupati Intan Jaya: Kelompok Bersenjata di Papua Rampok Dana Desa untuk Beli Senjata

Bahkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat ternyata malah digunakan untuk membeli senjata api oleh KKB Papua.

Natalis Tabuni mengungkapkan modus KKB untuk mendapatkan dana desa tersebut, lalu disalahgunakan peruntukkannya.

Menurut Natalis, KKB Papua kerap meminta sebagian dari dana desa untuk dipakai membeli senjata api.

KKB Papua tak segan-segan mengancam kepala kampung atau sekretaris kampung untuk mendapatkan sebagian dana desa itu.

Menurut dia, KKB Papua kerap memanfaatkan situasi tersebut karena selama ini pemerintah daerah tak memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap dana tersebut.

Tapi akibatnya sangat fatal. Karena KKB Papua dapat dengan mudah mendapatkan atau membeli senjata api menggunakan uang dari program dana desa tersebut.

“Jadi, setelah pencairan dana desa, mereka (KKB Papua) sudah tahu dan menunggu di perkampungan.

Ketika dalam perjalanan bertemu dengan mereka (perangkat desa), di situlah mereka meminta sebagian dana desa," kata Natalis di Jayapura, pada Rabu (4/11/2020).

"Kalau tidak diberikan akan diancam. KKB Papua berani karena mereka memegang senjata. Inilah yang terjadi."

Karena itu, Natalis Tabuni mengatakan, agar ke depannya dana desa dapat dikontrol oleh pemerintah daerah agar tidak ada dana yang disalahgunakan.

Selain itu, Natalis juga mengingatkan agar pengawasan terkait peredaran senjata api di Kabupaten Intan Jaya juga perlu ditingkatkan.

Menurutnya, jika peredaran senjata api di Intan Jaya diperketat, maka sekali pun KKB Papua memiliki uang tidak akan bisa membeli senjata api karena barangnya tidak ada di pasaran.

“Pengelolaan dana desa perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat, di samping itu juga kita pertegas pengawasan peredaran senjata masuk ke Intan Jaya," ucap Natalis.

"Jadi, walaupun orang memiliki uang yang cukup banyak, tapi kalau tidak ada yang menyediakan senjata pasti tidak akan dibeli."

Begitu juga dengan peredaran peluru yang juga mesti diperketat. Menurutnya, jika peluru sudah habis, maka senjata api yang dimiliki KKB Papua tidak bisa berfungsi.

Dia menambahkan, sejauh ini pihak kepolisian sudah melaksanakan langkah dengan baik dalam memutus peredaran senjata api di Intan Jaya.

Ia berharap, situasi di Intan Jaya bisa terus kondusif. Aktivitas bisa berjalan normal seperti biasa.

Anak Buah Jenderal Andika Perkasa Gugur Ditembak KKB Papua

Sementara itu, dua prajurit TNI AD anak buah KSAD Jenderal Andika Perkasa ditembak KKB Papua di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (6/11/2020).

Dalam insiden itu, satu prajurit gugur dan satunya lagi mengalami luka tembak. 

Prajurit yang gugur adalah Pratu Firdaus. 

Pratu Firdaus merupakan anggota Satgas Yonif R 400/BR yang tertembak saat sedang melakukan patroli di Distrik Sugapa.

Patroli tersebut dilakukan guna memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.

"Dua prajurit TNI ditembak, satu di antaranya gugur atas nama Pratu Firdaus," ujar Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, melalui rilis, Jumat.

Petugas telah melakukan evakuasi terhadap para korban.

Hingga kini belum dijelaskan kronologi kejadian.

Namun, dikabarkan kedua korban akan dievakuasi ke Mimika pada Sabtu (7/11/2020).

Suriaswata menyesalkan kejadian tersebut karena hingga kini bukan hanya TNI yang menjadi korban, tetapi juga warga sipil.

Gugurnya Pratu Firdaus menambah daftar korban jiwa akibat kontak senjata di Intan Jaya.

"Kejadian ini menambah daftar korban jiwa di Intan Jaya," kata dia.

Diketahui, kontak senjata di Intan Jaya sebelumnya terjadi pada pertengahan September 2020.

Selama 14-19 September 2020, sebanyak enam jiwa melayang.

Keenam korban itu meliputi Laode Anas, Fatur Rahman, dan Badawi.

Ketiganya merupakan warga sipil.

Korban berikutnya adalah dua prajurit TNI yakni Serka Sahlan, Pratu Dwi Akbar Utomo, dan seorang Pendeta Yeremia Zanambani.

Adapun Pratu Dwi Akbar tewas usai terlibat kontak tembak dengan KKB Papua.(*)