Omnibus Law UU Cipta Kerja
Demokrat 'Kebakaran Jenggot', Merasa SBY Difitnah Dalangi Demo, Ini Jawaban Menohok Mahfud MD
Politisi Partai Demokrat, Andi Arief minta Menkopolhukam, Mahfud MD mengklarifikasi soal tudingan fitnah yang dilontarkan kepada SBY, AHY dan Demokrat
SURYA.co.id - Partai Demokrat rupanya kebakaran jenggot setelah para menteri Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyebut ada sosok aktor intelektual memobilisasi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) telah membantah terlibat sebagai aktor di belakang demo besar.
SBY juga minta para pembantu Presiden Jokowi menunjuk aktor yang disebutkan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding adanya aktor intelektualpenolakan pengesahan RUU Cipta Kerja.
Baca juga: Sosok Eks Ketua DPR Ini Blak-blakan Biayai dan Beri Makan para Demonstran, Dia Mantan Anak Buah SBY
Baca juga: Biodata Jumhur Hidayat, Petinggi KAMI, Eks Pejabat Di Era SBY, Ditangkap Polisi Hari Ini
Perencanaan aksi unjuk rasa konon sudah disusun sebelum RUU disahkan.
Kini, politisi Partai Demokrat, Andi Arief meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD melalui mention akun Twitter.
Berikut isi permintaan Andi Arief kepada Mahfud MD melalui Twitter yang bernada ancaman.
Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda.
Permintaan Andi Arief itu pun dijawab oleh sang Menteri melalui cuitan di Twitter juga.
Baca juga: SBY Turun Gunung Sebut UU Cipta Kerja Compang Camping, Prabowo : 80 Persen Sudah Akomodasi Buruh
Seolah bingung dengan permintaan Andi Arief, Mahfud MD pun meminta politisi Demokrat itu menjelaskannya.
Berikut jawaban menohok Mahfud MD kepada Andi Arief.
SBY minta pengungkapan sosok yang dituding

SBY meminta pejabat negara yang menyebut ada dalang dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja untuk mengungkapnya secara jelas kepada masyarakat.
"Lebih bagus, kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan.
Lebih baik disebutkan," ujar SBY.
Menurut SBY, jika tidak ada kejelasan pihak yang dituduh sebagai dalang, maka akan menciptakan suasana tidak baik di masyarakat dan akan menimbulkan saling curiga, hingga akhirnya memunculkan kabar bohong.
"Kalau tidak (disebut), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita," ucapnya.
SBY pun menyakini, penyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemarimanan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait aktor atau dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja bukan ditujukan untuknya.
"Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah.
Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira tidak," ucap SBY.
"Tapi yang paling bisa menjawab (siapa aktornya), yang paling bisa mengklarifikasi semuanya ini ya beliau-beliau dan saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers, oleh rakyat mesti mau menjelaskan itu.
Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang mengemban amanah memimpin negeri ini," sambung SBY.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding adanya sosok aktor intelektual yang memobilisasi unjuk rasa penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja.
Perencanaan aksi unjuk rasa konon sudah disusun sebelum RUU disahkan.
”Sebenarnya pemerintah sudah tahu siapa aktor di balik demo itu.
Jadi, kami tahu siapa yang menggerakkan, kami tahu siapa sponsornya, kami tahu siapa yang membiayainya,” ujar Airlangga dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (8/10/2020) .
Namun, Airlangga tidak menjelaskan secara spesifik aktor intelektual penggerak unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja yang dimaksud.
Prabowo : ada yang memperkeruh suasana

Tak lama ini, Prabowo Subianto juga berbicara soal UU Cipta Kerja dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di TVRI.
Video potongan wawancara Prabowo itu diunggah oleh jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak di akun twitternya, @dahnilanzar, Senin (12/10/2020) malam.
Dalam video tersebut, Prabowo menyatakan sebagian besar demonstrasi menolak UU Cipta Kerja relatif berjalan baik.
Prabowo mengaku merasakan hal itu karena ia sempat hampir terperangkap oleh massa demonstrasi.
Namun, para pendemo kemudian memberikan jalan kepada mobilnya.
Prabowo berkesimpulan, niat para pendemo baik, tetapi memang ada pihak tertentu yang memperkeruh suasana.
"Sebagian besar pendemo itu masih baik. Kemarin saya juga agak terperangkap dengan massa.
Tapi mereka buka jalan, masih banyak yang dada ke saya, jadi mungkin lihat mobil saya.
Bahkan anak anak itu beri hormat. Mereka itu niatnya baik, anak-anak itu.
Tetapi ada yang panas-panasin," ujar dia.
Terkait UU Cipta Kerja, Prabowo menyatakan Partai Gerindra memang mendukung UU Cipta Kerja.
Namun demikian, menurut Prabowo, partainya tidak serta merta mendukung seluruh isi UU Cipta Kerja.
Partainya, lanjut Prabowo, telah melakukan banyak pengurangan pada pasal-pasal yang dianggap terlalu liberal.
"Ya kita mendukung tetapi juga kita menyaring, tidak kita dukung begitu (saja).
Anda boleh tanya. Banyak yang kita kurangi karena terlalu liberal. Ya kan.
Jadi banyak kalangan kita yang masih gandrung dengan liberalisme," beber Prabowo.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com