BUNTUT Kebrutalan KKB Papua Bikin Tokoh Agama Tak Boleh Keluar Rumah, Polri: Sudah Tidak Manusiawi
Kebrutalan KKB Papua membuat pihak kepolisian meminta agar para tokoh agama tidak keluar rumah, Polri sebut sudah tak manusiawi.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
lihat foto
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua membuat pihak kepolisian meminta agar para tokoh agama tidak keluar rumah.
Aksi teror KKB Papua memang meningkat selama sepekan terakhir terutama di Kabupaten Intan Jaya.
Yang terbaru korbannya adalah seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani.
Sehingga, pihak kepolisian meminta kepada tokoh-tokoh atau pemuka agama yang berada di wilayah Papua untuk tidak keluar rumah dulu.
• KKB Papua Bersatu Lagi dan Jadikan Intan Jaya Lahan Perang, Punya Strategi Licik Hadapi TNI-Polri
Permintaan tersebut secara langsung disampaikan Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal.
"Kami mengimbau tokoh agama agar tak keluar rumah dulu.
Mengingat intensitas kekerasan yang dilakukan oleh KKB Papua beberapa hari ini meningkat," kata Kamal, Selasa (22/9/2020), dilansir dari Kompas TV dalam artikel 'Polisi Minta Tokoh Agama di Papua Tak Keluar Rumah, Ada Apa?'
Kamal mengatakan, pihak kepolisan bersama TNI terus meningkatkan pengawasan dan penjagaan di sejumlah wilayah pascakontak senjata dengan KKB Papua dalam sepekan terakhir.
Patroli gabungan terus digelar demi menghindari jatuhnya kembali korban jiwa akibat insiden-insiden serupa itu.
"Ini dilakukan karena kelompok tersebut sudah tidak manusiawi," ucap Kamal.
Lebih lanjut, Kamal juga meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita simpang siur yang belum jelas kebenarannya.
Apalagi, sejak penyerangan KKB Papua yang menewaskan sejumlah orang tewas baik aparat dan warga sipil di Intan Jaya, banyak berita- berita bohong berseliweran di media sosial.
Menurut Kamal, KKB Papua kerap menciptakan berita-berita bohong tersebut yang bertujuan untuk menyudutkan TNI, Polri dan pemerintah agar masyarakat terhasut.
"Ini settingan dan rekayasa untuk menghasut masyarakat sekaligus menyudutkan TNI/Polri dan pemerintah," katanya.
