Awas, Denda Pelanggar Prokes di Tulungagung Sudah Berlaku, ini Rinciannya  

SURYA.CO.ID | TULUNGAGUNG - Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Tulungagung meluncurkan tim Covid Hunter.

Tim ini yang akan melakukan penegakkan hukum terkait protokol kesehatan (prokes).

Tim dengan ujung tombak Satpol PP ini akan menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 57 Tahun 2020 yang mengatur prokes Covid-19 di Tulungagung.

“Tim ini yang memberi penegasan, betapa pentingnya protokol kesehatan untuk memutus Covid-19,” terang Bupati yang juga Ketua GTPP Covid-19 Tulungagung, Maryoto Birowo, Rabu (16/9/2020) malam.

Lanjut bupati, Perbup 57 tahun 2020 adalah penjabaran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020.

Dalam Perbup itu juga mengatur sanksi denda kepada para pelanggar protokol kesehatan.

Namun besaran denda menyesuaikan kemampuan ekonomi warga Tulungagung.

“ Pergub dendanya sampai Rp 250.000. Kalau Perbup menyesuikan kondisi Tulungagung, tidak sebesar itu,” sambung Maryoto.

Maryoto merinci, untuk pelanggaran individu didenda sebesar Rp 25.000.

Jika pelanggaran dilakukan oleh usaha mikro dan kecil, dendanya Rp 100.000.

Sedangkan pelanggaran oleh tempat hiburan atau restoran, dendanya mencapai Rp 500.000.

“Jika pelanggaran berat bisa berupa penghentian operasional sementara, atau pencabutan izin usaha,” tegas Maryoto.

Maryoto menambahkan, selama ini pelanggaran protokol kesehatan disanksi kerja sosial.

Namun kerja sosial ini tidak menimbulkan efek jera dan dipandang enteng.

Karena itu penetapan denda ini membuat warga berpikir ulang jika akan melakukan pelanggaran.

“Besok langsung action mencari para pelanggar protokol kesehatan. Semua butuh disiplin,” ujar Maryoto.

Tim Covid Hunter ini diharapkan bisa meningkatkan tingkat kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan.

Dengan demikian angka jumlah pasien bisa ditekan, angka kesembuhan tinggi hingga menuju zona hijau.