Breaking News:

Virus Corona di Lumajang

Pemkab Lumajang Gencarkan Operasi Yustisi karena Klaster Penularan Covid-19 Bermunculan

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengatakan, evaluasi itu dilakukan sebab dalam kurun waktu dua pekan ini penambahan pasien Covid-19 semakin tinggi

Surabaya.Tribunnews.com/Tony Hermawan
Bupati Lumajang Thoriqul Haq berjanji akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi warganya dis aat pandemu Covid-19 

Editor: Fatkhul Alami

SURYA.co.id | LUMAJANG - Terus meningkatnya angka pasien Covid-19 di Lumajang, membuat pemerintah daerah bersama Polri, TNI, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri setempat melakukan evaluasi pencegahan dan penanganan Covid-19.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengatakan, evaluasi itu dilakukan sebab dalam kurun waktu dua pekan ini penambahan pasien Covid-19 semakin melonjak tinggi. Bahkan angka penularannya melebihi bulan-bulan sebelumnya.

"Kita melakukan evaluasi mengenai perkembangan penanganan Covid 19 di kabupaten lumajang termasuk di bulan september pertengan bulan ini kita sudah terdata positif 95 orang ini melebihi bulan-bulan sebelumnya," kata Thoriq, Selasa (15/9/2020).

Thoriq juga menyebut, belakangan ini di Lumajang telah bermunculan klaster baru. Salah satunya di bidang kesehatan.

"Termasuk juga ada klaster baru di bidang kesehatan karena ada 49 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi," ucapnya.

Klaster tersebut juga telah merambah ke hunian-hunian warga. Ini terjadi lantaran mereka yang dinyatakan terpapar sebelumnya tidak memilik gejala alias OTG.

Dengan kondisi ini, banyak dari pasien yang terlanjur melakukan kontak erat dengan keluarga atau orang terdekat sebelum diketahui terinfeksi.

"Hari ini juga banyak klaster keluarga. Yang dimana bisa disebabkan pernah kontak dengan pasien positif, lalu ini menjadi ancaman keluarga masing-masing" ucapnya.

Untuk itu dalam dua minggu ke depan pihaknya akan gencar melakukan razia protokol kesehatan.

Terlebih pemerintah pusat juga mendorong agar setiap kabupaten atau kota menggelar operasi yustisi penegakan aturan kedisiplinan menggunakan masker.

Hal itu termaktub dalam Inpres No. 06 Tahun 2020.

"Nah karena itu maka, kami akan melakukan operasi yustisi, penegakan hukum sidang di lapangan. Tadi berbagai pihak juga sudah melakukan persiapan-persiapan mengenai semua ini. Ada beberapa sanksi sesuai peraturan bupati maupun peraturan gubernur sebagai dasar untuk melakukan penegakan," ucapnya.

Penulis: Tony Hermawan
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved