Pemkot Surabaya

Pemkot Surabaya Terus Berinovasi Entas Kemiskinan dengan Data MBR

Dalam bidang kesehatan, pemkot memberikan bantuan pembayaran BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPI) yang jumlahnya terbanyak se-Indonesia.

Penulis: Adrianus Adhi | Editor: Parmin
Foto: pemkot Surabaya
Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau stan UMKM dalam sebuah acara. 

Bahkan, ada pula program permakanan bagi lansia miskin dan terlantar, anak yatim dan atau piatu dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan penyandang disabilitas.

“Termasuk pula bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang terus dikembangkan setiap tahunnya,” imbuhnya.

Yang tak kalah pentingnya, Eri memastikan bahwa pemkot akan terus melakukan pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk intervensi lapangan kerja melalui bursa kerja, informasi pasar kerja, hingga sinkronisasi pelatihan kerja yang dibutuhkan.

Apalagi, di saat pandemi Covid-19 ini, tentunya perekonomian semakin merosot.

“Makanya, yang harus kita lakukan adalah pengembangan UMKM supaya mereka tetap bisa memasarkan produk-produknya. Yang mana pemasarannya juga melalui digital atau online. Jadi, UMKM di Surabaya terus kita
gerakkan di masa pandemi ini,” tegasnya.

Nah, salah satu upaya pemkot dalam menggerakkan UMKM itu adalah penandatanganan MoU dengan berbagai stakeholder, seperti pihak hotel, apartement dan mal.

Dalam perjanjian MoU itu, disepakati bahwa kebutuhan hotel, apartemen dan mal harus diambilkan atau dipenuhi oleh
UMKM Surabaya, seperti kebutuhan sandal hotel harus diambilkan dari UMKM Surabaya.

“Dalam MoU itu juga ada perjanjian harus menampilkan kebudayaan Surabaya, sehingga nantinya ludruk atau kesenian lainnya bisa tampil di hotel, mal, dan atau bahkan di apartemen,” tegasnya.

Bahkan, dalam nota kesepahaman itu juga ada perjanjian bahwa sebagian besar karyawannya harus orang Surabaya atau ber-KTP Surabaya.

Nah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hotel, apartemen dan mal itu, maka anggaran yang disusun oleh Pemkot Surabaya harus bisa menunjang peluang tersebut.

Salah satu contohnya, ketika pihak hotel membutuhkan satpam yang bersertifikasi, maka pemkot harus menyekolahkan atau memberikan pelatihan kepada MBR atau pengangguran di Surabaya hingga mereka mendapatkan sertifikat, sehingga kebutuhan hotel bisa terpenuhi sesuai dengan standartnya, dan warga atau pengangguran di Surabaya bisa mendapatkan pekerjaan dan sejahtera.

“Jadi, ke depan setiap pembangunan investasi di Surabaya, akan berpengaruh pada kesejahteraan warga Surabaya. Oleh karena itu, pemerintah kota ke depannya harus menjadi fasilitator untuk memudahkan mereka. Pelatihan-pelatihan semacam ini terus kami geber, sehingga ketika pandemi usai, semuanya sudah siap dan perekonomian cepat normal dan pengangguran serta MBR ter-entaskan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan, sesuai data yang ada di laman https://epemutakhirandata.surabaya.go.id/mbr, MBR per tanggal 26 Agustus 2020 mencapai 839.343 jiwa yang terdiri dari 272.339 KK.

Jumlah ini update berkala karena pihak Camat dan lurah terus mencari warganya yang masuk dalam MBR.

“Warga juga bisa mengecek langsung melalui laman tersebut, apakah namanya sudah masuk atau tidak, jika memang merasa MBR, maka warga bisa langsung daftar ke RW untuk diteruskan ke lurah dan camat,” pungkasnya. (adv)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved