Mati-matian Tumpas KKB Papua, TNI-Polri di Nduga Dituduh Jadi Sumber Masalah, ini Kata Polda Papua
Berusaha mati-matian menumpas KKB Papua, TNI-Polri di Nduga dituduh sebagai sumber masalah. Begini penjelasan Polda Papua
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Berusaha mati-matian menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI-Polri di Nduga dituduh sebagai sumber masalah.
Hal ini berawal dari beredarnya sebuah postingan di media sosial, yang menyebut krisis keamanan di Nduga disebabkan oleh TNI-Polri yang bertugas memburu KKB Papua.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan TNI-Polri untuk memburu KKB Papua yang bertanggung jawab atas pembantaian di Nduga pada 2018 silam.
Teror KKB Papua di wilayah Nduga juga semakin gencar hingga menyebabkan krisis keamanan, sehingga TNI-Polri pun dikirim untuk memberikan pengamanan.
• Teka-teki Identitas Ayah dan Anak Terduga KKB Papua yang Ditembak TNI, Kapolda Kirim Tim Penyelidik
Namun, sebuah postingan di media sosial justru membeberkan hal sebaliknya, TNI-Polri dituding menjadi penyebab krisis keamanan di wilayah tersebut.
Menanggapi tudingan itu, Polda Papua menegaskan bahwa kehadiran TNI-Polri di Kabupaten Nduga untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bukan hal lainnya, seperti dilansir dari Antara.
Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Kamis (31/7/2020), menyusul adanya tudingan tersebut di medsos.
"Tudingan yang mengatakan bahwa aparat TNI dan Polri menjadi penyebab sumber kekerasan di Kabupaten Nduga itu tidak benar.
Kehadiran aparat TNI dan Polri di Kabupaten Nduga adalah untuk menjamin dan memastikan keamanan di daerah itu," ujarnya menegaskan.
Penegasan tersebut disampaikannya berkaitan dengan adanya permasalahan dalam hal aksi KKB Papua di daerah itu sehingga diperlukan kehadiran pihak keamanan untuk melakukan penegakan hukum.
"Permasalahan yang ada di sana adalah adanya kelompok kriminal bersenjata yang terus mengganggu keamanan, bukan aparat TNI dan Polri" ucapnya.
Kabid Humas mencontohkan permasalahan yang terjadi dimulai pada akhir 2018 lalu dimana terdapat 17 karyawan PT Istaka Karya yang meninggal dunia akibat dibantai KKB Papua, sedangkan empat orang lainnya masih hilang atau belum ditemukan hingga sekarang.
"Ini yang kemudian menjadi atensi bersama apalagi belum terungkap sampai saat ini sehingga diperlukan kehadiran aparat baik itu TNI dan Polri untuk melakukan penegakan hukum di Kabupaten Nduga" tuturnya.
Terkait kejadian PT Istaka Karya, lanjut Kamal, ada kebijakan untuk penegakan hukum guna mengejar para pelaku tersebut.
"Kemarin Bapak Menko Polhukam, Mendagri dan Wakapolri serta Kasum TNI datang ke Papua.
Menko Polhukam dan Mendagri minta agar penegakan hukum di Papua tetap pengendalinya adalah Kapolda Papua dan Wakilnya adalah Pangdam XVII/Cenderawasih" katanya.
Sementara jika dikaitkan dengan pemberitaan adanya pengungsi akibat kehadiran pasukan nonorganik itu tidak benar.
"Kelompok atau perorangan yang menyampaikan adanya pengungsian agar media yang akan mempublikasikan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak baik Polri dan TNI yang tertuduh, karena Kapolda Papua beberapa kali mengecek langsung adanya pengungsi dari Nduga di Wamena bahkan saat itu mengajak beberapa media hal itu untuk memastikan informasi yang ada saat itu" katanya.<
Polda Papua memastikan, selama masih adanya KKB Papua yang mengganggu kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua, maka upaya penegakan hukum akan terus dilakukan demi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nduga.
Hanya saja, menurutnya, hal ini sengaja dipolitisasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan penarikan aparat dari Kabupaten Nduga.
Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia bahwa yang diberikan kewenangan menggunakan senjata api ada pada dua institusi yaitu TNI dan Polri dan beberapa satuan yang dalam lingkup terbatas.
"Karena itu, aparat keamanan tidak akan mentoleransi dan akan menindak secara tegas apabila ada kelompok yang menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan-tindak kejahatan yang meresahkan warga selama ini," ujarnya menegaskan.
Untuk itu, Kabid Humas meminta semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk turut ambil bagian dan mendukung keberadaan aparat nonorganik yang sejatinya bermaksud melindungi dan menegakkan hukum di Kabupaten Nduga.
Termasuk berupaya menuntaskan kasus pembantaian terhadap puluhan karyawan PT Istaka Karya dan kekerasan lainya yang dilakukan oleh KKB Papua di wilayah Nduga serta lainya.
"Saya kira semua pihak harus mendukung program-program pemerintah dalam membangun Papua ke depan yang lebih baik dengan menyejahterakan masyarakatnya. Bukan sebaliknya" tutup Kamal.
Kontroversi Identitas Ayah dan Anak Diduga KKB Papua
Sementara itu, identitas ayah dan anak terduga KKB Papua yang ditembak TNI pada Sabtu (18/7/2020), kini menimbulkan kontroversi.
Kontroversi tentang identitas 2 warga Nduga yang diklaim sebagai anggota KKB Papua ini mulai muncul saat Bupati Nduga, Yarius Gwijangge memberikan pernyataan.
Diketahui, dua warga Nduga terduga KKB Papua ditembak mati Tim Satgas Pamtas PR 330/TD pada Sabtu (18/7/2020).
Menurut Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kol Czi Gusti Nyoman Suriastawa, warga berinisial EK dan SK yang merupakan ayah dan anak itu ternyata anggota KKB Papua Egianus Kogoya.
Kontroversi mulai muncul saat Bupati Nduga Yarius Gwijangge membantah klaim TNI tersebut.
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Bantah Klaim TNI, Bupati Nduga Sebut 2 Orang yang Tewas Ditembak Bukan KKB'
Dia menyebut hal tersebut tidak benar karena kedua korban merupakan warga sipil yang mata pencahariaannya bertani.
"Saya tidak menyatakan kalau mereka ini anggota TPN OPM, tapi mereka ini adalah masyarakat murni," ujar Yarius, melalui rilis, Selasa (28/7/2020).
Dia mengaku, secara pribadi mengenal kedua korban yang merupakan ayah dan anak.
Hal tersebut karena kedua korban sering membantu keluarganya ketika berada di Distrik Mugi.
"Sebelum ke sini, mereka ini sering bantu bapak mantu saya saat mereka ada di Mugi, mereka ini yang suka antar-antar makan, jadi saya tahu mereka ini masyarakat," kata dia.
Yarius juga menyayangkan tindakan yang diambil oleh pihak TNI yang menembak kedua korban yang akhirnya membuat mereka tewas.
Ia menilai, seharusnya bila memang kedua orang tersebut benar anggota KKB Papua, aparat bisa menangkap mereka hidup-hidup dan kemudian menjalani proses hukum.
"Mereka sudah tangkap bagus, sebenarnya kalau sudah ditangkap tidak boleh ditembak," kata Yarius.
Sebelumnya Kodam XVII/Cenderawasih sempat mengeluarkan rilis pada 21 Juli 2020 dan menyatakan bahwa Bupati Nduga Yarius Gwijangge telah menyatakan kedua korban yang tewas ditembak Satgas Yonif PR 330 merupakan anggota KKB Papua.
“Saya selaku Bupati yang mewakili masyarakat Kabupaten Nduga akan menjelaskan kepada masyarakat maupun keluarga korban bahwa yang tertembak itu merupakan bagian dari KKB Papua dan bukan warga sipil yang tidak bersalah,”ucap Bupati dalam rilis tersebut.
Sementara, Kapen Kogabwilhan Kolonel Czi Gusti Nyoman saat dikonfirmasi melalui telepon menyatakan tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan bupati.
Menurut dia, masalah tersebut telah selesai dan bupati sendiri yang telah membuat pernyataan di depan masyarakat Nduga yang ada di Bandara Kenyam.
"Dia sudah ngomong itu di depan umum, ada rekamannya, ada fotonya, ada videonya, terus dia berbalik, ngapain kita berdebat," kata Nyoman.
Diberitakan sebelumnya, dua warga Kabupaten Nduga, Papua, tewas ditembak Tim Satgas Pamtas PR 330/TD di Distrik Kenyam, pada Sabtu (18/7/2020).
Pihak TNI menyakini kedua warga yang tewas tersebut merupakan anggota KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Berikut rangkuman faktanya dilansir dari Kompas.com dan Antara.
1. Anggota KKB Papua Egianus Kogoya
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III memastikan dua korban yang tertembak di Nduga adalah anggota KKB Papua yang merupakan anggota dari kelompok pimpinan Egianus Kogoya.
"Memang benar Tim Satgas Pamtas Yonif PR 330/TD, Sabtu (18/7), melakukan penghadangan terhadap dua anggota KKB pimpinan Egianus Kogoya di Kenyam" kata Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kol Czi Gusti Nyoman Suriastawa, dilansir dari Antara.
Dia membenarkan, dari laporan yang diterima terungkap tewasnya dua anggota KKB Papua pada Sabtu (18/7), dan mendapatkan sejumlah barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver dan HP milik anggota TNI yang dicuri serta uang tunai Rp 9 jutaan.
2. Diintai oleh Tim Satgas
Melansir dari Kompas.com dalam artikel 'Ayah dan Anak Terduga KKB Tewas Ditembak, TNI Sita Pistol Revolver', kronologinya berawal dari pengintaian oleh tim Satgas Pamtas menggunakan teropong.
Dalam pengintaian tersebut, tim kemudian melihat ayah dan anak ini membawa senjata SPR 1 AW.
Dari pantauan tim, EK dan SK kepergok sedang melakukan transaksi senjata lalu bergabung dengan warga yang akan menyeberang sungai.
"Terlihat dua orang KKB Papua sedang melaksanakan transaksi penyerahan senjata jenis pistol, kedua anggota KKB Papua tersebut sempat bergabung dengan sekelompok masyarakat yang akan menyeberang sungai dari arah Tawelma menuju ke arah Quari atas Kampung Genit, kemudian menyeberang bersamaan dengan masyarakat," kata Nyoman.
3. Ditembak mati
Setelah menyeberangi sungai, sambung dia, masyarakat langsung dijemput oleh mobil pikap menuju Kenyam, tetapi kedua anggota KKB Papua tersebut tidak ikut naik.
Setelah itu, lanjut dia, tim terus melakukan pemantauan terhadap keduanya hingga dilakukan penembakan yang berakhir dengan keduanya meninggal dunia.
Atas kejadian ini, seluruh personel Satgas Pamtas penyangga Yonif PR 330/TD diminta untuk meningkatkan kewaspadaan di titik kuat masing-masing dan melaksanakan siaga tempur.
Sebab, pergerakan KKB Papua bergabung dengan masyarakat sebagai tameng.
4. Barang bukti diamankan
Dari tangan EK dan SK, TNI mengamankan pistol berjenis revolver dan sejumlah barang bukti lainnya.
“Barang bukti yang diamankan dari keduanya yakni pistol jenis revolver nomor senjata S 896209 satu pucuk, HP milik prajurit yang sempat dirampas pelaku sebulan yang lalu, tas dua buah, parang, kampak dan uang tunai Rp 9 jutaan,” kata Kepala Penerangan Kogabwilhan 3, Kolonel czi Gusti Nyoman Suriastawa melalui pesan tertulis, Selasa (21/7/2020).
(Alfian Rumagit/Dhias Suwandi/Putra Dewangga/Antara dan Kompas.com/Surya.co.id)